LaNyalla: Bangsa Ini Tak Boleh Hanya Jadi Host untuk Investor Asing

DETIKINDONESIA.CO.ID, SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dengan tegas meminta agar bangsa ini tidak menjadi host buat investor asing dengan hanya mengeluarkan ijin semata. Menurutnya, pemerintah harus bisa mengelola kekayaan sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan masyarakat.

Saat memberikan Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Rabu (19/10/2022), LaNyalla mengatakan posisi negara sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam.

“Negara hanya berfungsi layaknya host, hanya sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing. Padahal, negara dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP,” tegasnya.

Baca Juga :  Kepada Kader PPP, LaNyalla: Perkuat Posisi Daerah Dengan Memperkuat Kelembagaan DPD RI

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Senator asal Jawa Timur itu menilai kondisi sekarang sangat ironi. Karena, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam di bumi dan di laut, rakyatnya semakin banyak yang miskin dan rentan menjadi miskin.

“Atas dasar itulah saya menawarkan gagasan untuk menata ulang arah perjalanan bangsa. Gagasan tersebut telah saya tuliskan di dalam buku Peta Jalan Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,” kata LaNyalla.

Dijelaskan LaNyalla, bangsa ini harus mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan bangsa yang kaya akan sumber daya alam.

“Kita harus kembali kepada Pancasila agar tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa, tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya dan tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter,” ucap dia.

Menurut LaNyalla, penghilangan ideologi bangsa dimulai ketika terjadi perubahan Konstitusi selama periode tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.

Halaman : 1 2 Selanjutnya