LaNyalla: DPR dan DPD Seharusnya Punya Hak dan Kewajiban Sama

“Sebab, DPR RI merupakan cermin representasi politik, sedangkan DPD RI mencerminkan representasi daerah atau regional representation. Secara ideal DPD RI wajib mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah,” katanya.

LaNyalla menambahkan, DPD RI juga lahir dengan spirit terwujudnya sistem yang menjamin bahwa keputusan-keputusan politik yang penting, dibahas secara berlapis (re-dundancy).

“Sehingga berbagai kepentingan dapat dipertimbangkan secara matang dan mendalam. Di sinilah diharapkan terjadi mekanisme checks and balances atau mekanisme double check. Bukan saja antar cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif dan auditif, tetapi juga di dalam cabang legislatif sendiri,” tukasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Ketua DPD RI Minta Pekerja Migran Indonesia Dilindungi Hukum

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan, seorang senator bukankah orang yang mewakili suatu sekat kelompok, tetapi figur yang mewakili seluruh elemen yang ada di daerah.

“Setiap daerah di Indonesia dianggap punya potensi yang sama sehingga jumlah perwakilannya pun sama. Di situlah pentingnya keberadaan dan fungsi serta peran DPD RI. Yaitu memastikan seluruh kepentingan rakyat dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas,” katanya.

Oleh sebab itu, para Senator harus berpikir dan bertindak sebagai seorang negarawan yang berada di dalam cabang kekuasaan di wilayah legislatif.

LaNyalla menilai apa yang sudah pernah diperjuangkan oleh para Senator di periode sebelumnya, yakni gagasan untuk melakukan Perubahan UUD yang kelima atau dikenal dengan Amandemen ke-5, layak dan patut untuk kembali diperjuangkan.

“Perubahan UUD terhadap kepentingan DPD RI haruslah semata ditujukan sebagai bagian dari penataan pembagian kekuasaan yang disesuaikan dengan kebutuhan negara untuk menuju arah perbaikan tata negara di Indonesia,” katanya.

Diakuinya, wacana Amandemen ke-5 ketika itu, belum mendapat dukungan dari kekuatan politik di Parlemen. MPR juga mengakui bahwa masih ada pemikiran yang berkembang secara dinamis.

“Tetapi saya yakin. Dengan kerja serius dan sungguh-sungguh, kita akan bisa mewujudkan gagasan ideal menuju DPD RI yang kuat dan bermartabat,” ujarnya.

Halaman : 1 2