Namun setelah Amandemen, dengan penambahan ayat di Pasal 33, membuat sistem ekonomi Indonesia berubah menjadi sistem ekonomi liberal kapitalistik. Mekanisme ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga semakin memperkaya orang per orang pemilik modal, termasuk modal asing.
“Negara hanya menjadi “host” untuk menawarkan kepada siapapun investor yang akan membangun di Indonesia. Negara hanya menjadi pemberi Ijin Konsesi tambang dan Ijin penggunaan lahan. Intinya kekayaan alam Indonesia semakin dikuras oleh Oligarki Ekonomi, yang berkolaborasi dengan Asing,” tukas dia.
Hal-hal itulah, menurut LaNyalla, yang membuat APBN Indonesia selalu minus dan harus ditutup dengan utang luar negeri yang bunganya sangat tinggi.
“Saat APBN minus, kewajiban negara dalam memberi subsidi bisa dicabut dengan alasan beban APBN yang tidak mampu lagi membiayai,” katanya.
Karena itulah dirinya selalu berbicara tentang Peta Jalan untuk kembali menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri. Dengan cara membaca dan menerapkan kembali rumusan yang digagas para pendiri bangsa Indonesia.
“Saya berharap, HIPMI, yang dihuni kader-kader pengusaha Bumiputera untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa kita,” tuturnya.
Selain LaNyalla, narasumber dalam forum bertema “Indonesia di Tengah Tekanan Resesi dan Perubahan Landskap Politik dan Keamanan Global” itu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Selain LaNyalla, narasumber dalam forum bertema “Indonesia di Tengah Tekanan Resesi dan Perubahan Landskap Politik dan Keamanan Global” itu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri dan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Hadir juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum KADIN Arsjad Rasyid.
| Penulis | : Tim |
| Editor | : Admin |
| Sumber | : Lanyallacenter |
Halaman : 1 2
