DETIKINDONESIA.CO.KD, MAKASSAR – Kebijakan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) menaikkan biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah Industri (PPTI), sebesar 30% dari nilai jual objek pajak (NJOP), mendapat perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Menurutnya, kebijakan itu sangat memberatkan para pengusaha. LaNyalla khawatir banyak perusahaan terancam bangkrut. Dampaknya, sekitar 20.000 pekerja bisa terkena PHK.
“Keputusan tersebut saya nilai kurang tepat, karena dilakukan di saat kondisi sedang tidak menguntungkan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Apalagi jika keputusan tersebut ditetapkan secara sepihak,” kata LaNyalla di sela kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Rabu (30/3/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karena itu, LaNyalla meminta kebijakan tersebut ditinjau ulang. Selain itu, pihak-pihak terkait harus diajak duduk bersama membahas persoalan tersebut.
“Sebaiknya keputusan itu ditunda dahulu. Saya juga minta beberapa pihak yang berkepentingan duduk bersama agar dicapai kesepakatan yang saling menguntungkan,” tambahnya.
LaNyalla mengingatkan, kondisi perekonomian negara ini belum benar-benar stabil sejak serangan wabah Covid-19. Apalagi sektor usaha tertekan karena daya beli masyarakat masih turun. Kebijakan ini dinilai akan memberatkan para pengusaha di KIMA.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
