LaNyalla: Pertumbuhan Tanpa Pemerataan, Bukan Ekonomi Pancasila

“Karena kemiskinan di suatu negara, bukan karena negara itu masih dalam tahap negara berkembang, tetapi karena negara tersebut terlalu di-eksploitasi oleh Oligarki rakus yang bersinergi dengan Kapitalisme Global,” tukas Senator asal Jawa Timur itu.

Maka, kata dia, mulai hari ini, mari kita tanamkan dalam pikiran bangsa ini. Bahwa kita harus berani bangkit. Harus berani mengubah arah perjalanan bangsa ini. Kita harus kembali kepada kesadaran utuh kita sebagai sebuah bangsa yang dilahirkan dan dicita-citakan sebagai negara yang mensejahterakan.

Bukan sebaliknya, dengan bangga kita menyiapkan karpet merah kepada Oligarki ekonomi serta investor Asing dan Aseng untuk menjadi VOC dengan wajah baru, yang menguras kekayaan alam bangsa ini.

Baca Juga :  Ketua DPD RI Diminta Bantu Perjuangkan Berdirinya Kabupaten Tayan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebagai negarawan, saya harus adil sejak dalam pikiran. Saya harus melihat dengan jernih dinamika kebangsaan kita. Karena itu saya khusnudzon, bahwa Presiden Joko Widodo berusaha berbuat baik untuk negeri ini. Tetapi rupanya keinginan Presiden itu tidak mudah. Karena kuatnya arus kebalikan dari Oligarki ekonomi yang semakin menguat,” ungkapnya.

Sebab, lanjutnya, Oligarki ekonomi secara kodrati pasti didominasi dengan prinsip self-interest untuk penumpukan keuntungan. Karena memang begitulah sektor privat dalam iklim kapitalistik liberal.

Dan hal itu menjadi sangat berbahaya ketika mereka berada di lingkar kekuasaan. Karena Oligarki ekonomi bisa membiayai Pilpres dan mendukung seseorang menjadi presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka.

Dan semakin berbahaya lagi apabila Oligarki ekonomi ini telah menjadi satu tubuh dengan Oligarki politik dengan menguasai Eksekutif dan Legislatif. Untuk kemudian melenggang menjadi pemimpin negeri ini.

Halaman : 1 2