LaNyalla Sebut Presidential Threshold Perusak Persatuan Bangsa

“Sekali lagi karena terhalang aturan Undang-Undang Pemilu, sehingga terpaksa harus mengikuti kemauan partai politik besar untuk berkoalisi dan mendukung calon yang ditawarkan,” ujar dia lagi.

Dijelaskannya, bahwa berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang wajar dan bisa dipahami. Namun menjadi jahat, ketika kongsi dilakukan dengan mendesain agar hanya ada dua pasang kandidat Capres-Cawapres yang benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah berseteru.

“Pertanyaannya adalah disain siapakah ini? Siapa yang berkepentingan, atau siapa yang mengambil keuntungan dengan ricuhnya bangsa ini? Siapa yang mengambil manfaat dari lemahnya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa?” tanyanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk itulah LaNyalla mengaku akan terus menyampaikan pikiran-pikiran tersebut untuk menggugah kesadaran publik. Sehingga seluruh elemen bangsa mempunyai pikiran yang sama untuk memikirkan Indonesia ke depan lebih baik. Menjadikan Indonesia sesuai cita-citakan para pendiri bangsa, bukan negera bermazhab kapitalisme liberal.

Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi yang luar biasa besar, bila Partai Bulan Bintang juga menjadikan agenda Amandemen Konstitusi sebagai momentum yang sama. Dan jika akar dari semua persoalan di sektor hulu sudah bisa kita selesaikan, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di sektor hilir.

“Saya yakin, Indonesia tidak akan miskin, selama tidak ada segelintir orang yang menumpuk kekayaan secara brutal dengan melakukan eksploitasi dan penguasaan-penguasaan sumber daya alam secara berlebihan,” paparnya.

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, yang hadir via Zoom, mendukung pernyataan Ketua DPD RI mengenai adanya ketidakadilan sosial, politik, ekonomi dan hukum.

“Partai Bulan Bintang bertekad untuk selalu perjuangkan agar terwujud keadilan tersebut bagi rakyat” katanya seraya menambahkan bahwa PBB juga ingin Presidential Threshold dihapuskan.

“Agar seluruh partai politik yang telah mendapatkan mandat rakyat sebagai perwakilannya di parlemen memiliki hak untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden,” ujarnya.

Yusril menambahkan, dengan banyaknya calon presiden akan semakin banyak pilihan. Karena kalau masih dengan PT 20 persen yang maju adalah itu-itu saja.

“Jadi banyak calon tidak masalah. Justru bagus. Anak bangsa yang berkompeten bisa ditampilkan. Kami akan terus perjuangkan penghapusan Presidential Threshold,” tuturnya.

Terkait koreksi total atas Konstitusi, Yusril juga setuju dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam Rakornas PBB yang akan berlangsung setelah acara Bimtek dan Silatnas.

Halaman : 1 2