Untuk menyikapi permasalahan ini, LaNyalla meminta Pemprov Jatim menyiapkan solusi jangka pendek bagi masyarakat miskin yang sedang menjalani perawatan kesehatan.
“Harus dipikirkan oleh Pemprov, masyarakat miskin yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Supaya mereka tidak bingung membayar biaya layanan kesehatan. Jangan sampai menambah beban bagi mereka,” tukasnya.
Selanjutnya perlu dicarikan juga solusi jangka menengah. LaNyalla menyarankan adanya pengalihan ke pembiayaan BPJS Kesehatan PBPU/BP (Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja) yang dibiayai kabupaten/kota atau PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) dari APBN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebaiknya dianggarkan tersendiri dari APBD Jatim untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan warga miskin atau tidak mampu,” tutur dia.
| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
