LaNyalla Uji Peserta Simposium dengan Lima Pertanyaan Kondisi Pancasila

DETIKINDONESIA.CO.ID, ENDE – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi batu uji lima pertanyaan kepada peserta Simposium Nasional Gerakan Pembumian Pancasila di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Senin (30/5/2022).

Pertanyaan LaNyalla dalam simposium yang merupakan rangkaian acara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan BPIP tersebut diawali dengan pertanyaan mendasar, yakni, apakah Pancasila masih konsisten kita terapkan sebagai falsafah dan landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

“Pertama, jika negara ini adalah negara yang berketuhanan seperti tertulis dalam Sila Pertama dalam Pancasila, mengapa negara ini cenderung menjadi Sekuler? Yang ingin memisahkan agama dan negara,” tanya LaNyalla.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Berdayakan Petani, Ketua DPD RI Dorong Inovasi Teknologi Pertanian

Karena, lanjutnya, agama kerap disebut politik Identitas, dan hanya pantas berada di wilayah privat. Sehingga hanya cocok berada di masjid, gereja, pura dan vihara serta tempat peribadatan lainnya.

“Akibatnya apa? Kita menyaksikan polarisasi masyarakat semakin meningkat akibat pertentangan politik Identitas. Sampai-sampai anak bangsa kita secara tidak sadar seolah membenturkan pilihan antara Pancasila atau Agama. Padahal tidak ada satu tesispun yang menjelaskan bahwa Pancasila bertentangan agama,” tandas Senator asal Surabaya itu.

Apalagi, imbuhnya, sudah sangat jelas, Pasal 29 Ayat 1 Konstitusi kita tegas berbunyi; ‘Negara Berdasar Atas Ketuhanan yang Maha Esa’. Artinya, negara ini adalah negara yang berketuhanan. Sehingga tidak ada tempat bagi orang yang anti agama.

“Kedua, jika negara ini memiliki Sila Kedua dalam Pancasila, maka pasti hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tetapi semua manusia diperlakukan sama dalam keadilan,” ujarnya.

Sedangkan pertanyaan ketiga, jika negara ini memiliki Sila Ketiga dalam Pancasila, maka Persatuan Kebangsaan ini tidak perlu ditekankan melalui pendekatan keamanan. Tidak perlu menggunakan aparatur kepolisian dan TNI. Dan tidak perlu terjadi pembelahan masyarakat yang tajam, sehingga saling olok dan bully serta persekusi antar kelompok.

“Dan yang paling penting, pertanyaan keempat, jika kita memiliki Sila Keempat dalam Pancasila, sudah seharusnya kita tidak meniru secara Letter Lux atau Copy Paste demokrasi barat seperti yang sekarang kita jalankan. Sehingga lembaga perwakilan tertinggi kedaulatan rakyat kita hilangkan,” urainya.

Halaman : 1 2 Selanjutnya