LaNyalla Uji Peserta Simposium dengan Lima Pertanyaan Kondisi Pancasila

Dan jika kita memiliki Sila Kelima dalam Pancasila, tamahnya, tidak seharusnya Sumber Daya Alam dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak diberikan konsesi kepada pihak swasta nasional dan Asing, yang sekarang menggurita menjadi Oligarki Ekonomi.

“Dan yang tidak kalah penting adalah, kita harus mengingat bahwa pada tanggal 13 November 1998, saat Reformasi saat itu, melalui Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998, MPR telah mencabut Ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4,” ungkapnya.

Saat itu dikatakan, alasan pencabutan Ketetapan MPR tentang P4 itu adalah karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Jadi sejak November 1998, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.

Baca Juga :  Ketua DPD RI: Pemerintah Harus Tetapkan Batas Tarif Hotel Untuk Karantina

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Demi apa semua itu dilakukan? Jawabnya demi menjadi bangsa lain. Demi menjadi bangsa yang dianggap Demokratis dalam ukuran kaca mata Barat. Inilah yang kerap saya sebut bahwa kita sebagai bangsa telah durhaka kepada para pendiri bangsa,” tandasnya.

“Ini adalah fakta hari ini, bahwa ternyata kita telah meninggalkan Pancasila. Meninggalkan nilai-nilai yang digali oleh Bung Karno di Ende selama empat tahun beliau dalam pengasingan di kabupaten ini,” tambahnya.

Padahal sudah jelas, para pendiri bangsa telah bersepakat, bahwa Pancasila adalah nilai yang paling tepat bagi bangsa ini. Sehingga sudah seharusnya kita menjadikan Lima Sila dalam Pancasila sebagai pedoman dalam kita menjalankan negara ini.

Itulah mengapa Pancasila harus dibumikan. Yang artinya di-implementasikan dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara ini. “Karena itu saya berharap kepada pengurus Gerakan Pembumian Pancasila untuk bekerja lebih keras dan menyadari posisi Pancasila di negeri ini,” tutupnya.

LaNyalla hadir bersama Anggota DPD RI asal NTT Hilda Manefa, Asyera Wundalero, Angelius Wake Kako, Senator Sulsel Andi Muh Ihsan dan Senator Maluku Utara Matheus Stefi Pasimanjaku serta Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kepala Biro Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol dan Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman.

Sementara dari Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) hadir Ketua Dewan Pengurus Pusat Andrianus Manurung, Ketua GPP Ende Haribertus Gani dan Staf Khusus Kepala BPIP Romo Benny Susetyo. Tutup

Halaman : 1 2