LaNyalla Uraikan Penyimpangan Politik Ekonomi Bangsa di depan Kader Badko HMI

Makanya, ekonomi Indonesia idealnya disusun dan dijalankan oleh tiga entitas. Ibarat kapal laut, punya tiga palka. Yaitu Koperasi Usaha Rakyat, BUMN atau BUMD atau BUMDes, dan Swasta murni, baik nasional maupun asing.

“Koperasi Usaha Rakyat adalah entitas bisnis yang dapat dijalankan oleh rakyat di sebuah wilayah. Artinya, selama rakyat di suatu wilayah mampu mengorganisir dirinya dan berserikat untuk memiliki alat produksi melalui usaha bersama, atau koperasi, maka negara wajib memberikan perlindungan. Sehingga harus ada cluster pertambangan rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat dan sejenisnya,” tukas alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.

Sedangkan BUMN, BUMD atau BUMDes adalah garda terdepan negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. BUMN harus menjalankan tugas suci negara untuk kemakmuran rakyat.

Baca Juga :  Datangi KPUD Jember, Ketua DPD RI Cek Kesiapan Pemilu 2024

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sementara swasta, baik nasional maupun asing, diberi ruang untuk di luar sektor-sektor strategis tersebut. Kecuali bila Swasta tersebut berkerjasama dengan BUMN. Itupun dengan porsi yang besar tetap berada di BUMN.

Namun mengapa disain politik ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa tidak lagi berjalan? Menurut LaNyalla, karena bangsa ini telah meninggalkan sistem Demokrasi Pancasila dan meninggalkan sistem Ekonomi Pancasila akibat adanya Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 silam.

“Sejak saat itu, kita menjadi negara yang sekuler, liberal dan kapitalis. Kita telah meninggalkan mazhab ekonomi Pemerataan dengan mengejar Pertumbuhan Domestik Bruto yang berbanding lurus dengan Tax Ratio,” beber dia.

Perekonomian tidak lagi disusun atas azas
kekeluargaan tetapi membiarkan tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar. Bangsa ini juga semakin memberi ruang kepada segelintir orang untuk menumpuk kekayaan dengan menguras sumber daya alam negara ini sehingga membesar menjadi Oligarki Ekonomi.

“Celakanya mereka mulai menyatu dengan Oligarki Politik. Dimana persekongkolan itu digunakan untuk mendisain pemimpin nasional, sekaligus menyandera kekuasaan untuk berpihak kepada mereka melalui kebijakan dan peraturan perundangan. Inilah yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan struktural bangsa ini, yang dipicu akibat ketidakadilan yang sangat melampaui batas,” paparnya lagi.

Oleh karena itu, LaNyalla mengajak menghentikan penyimpangan itu. Karena  Allah SWT tidak ridho kepada hambanya yang
melampaui batas.

“Allah SWT memang maha pengasih dan penerima taubat. Tetapi jika ketidakadilan ini diteruskan, Allah SWT bisa murka. Dan murka Allah SWT telah dicontohkan kepada bangsa-bangsa sebelum kita,” tuturnya.

Hadir dalam acara itu Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur, Achmad Surya Hadi Kusuma, Ketua Pelaksana Latihan Kader III, Rizqi Miftahul Huda, Para Pengurus dan Kader Badko HMI Provinsi Jawa Timur. Tutup

Halaman : 1 2