LBH Rejang Lebong Sebut Timsel KPU Kabupaten Tidak Profesional

DETIKINDONESIA | REJANG LEBONG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong turut menyoroti terkait tahapan seleksi Komisioner KPU Kabupaten di Provinsi Bengkulu, baik terkait tidak adanya transparansi penilaian Tes CAT dan Psikologi maupun dugaan terkait adanya mahar Rp 35 juta agar masuk dapat ke 20 besar di KPU Kabupaten Seluma.

Menanggapi hal tersebut Ketua LBH RL Hardianto menyampaikan bahwa mencuatnya pemberitaan di berbagai Media yang mempersoalkan terkait seleksi Komisioner KPU Kabupaten menandakan ketidak profesional Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi ini.

Lebih lanjut, bahkan tidak hanya di kabupaten Rejang Lebong, di beberapa kabupaten juga sudah mulai bermunculan pemberitaan tak sedap terhadap Tim Seleksi, baik terkait domisili calon Komisioner KPU maupun terkait Komisioner KPU yang sudah berulang kali masuk DKPP, namun masih lolos dalam 20 besar.

Baca Juga :  Inspektorat Malut Diminta Evaluasi Kadis, Kabid HI, Mediator Disnakertrans Terkait Pelanggaran Dipliner ASN

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau di Rejang Lebong, untuk saat ini adalah terkait penilaian, ada yang nilainya 82, namun tidak lolos ke 20 besar dan ada yang nilainya dibawah 50 namun masuk 20 besar, tentu hal ini memicu kecurigaan dari para peserta. Sehingga, permintaan adanya transparansi dalam seleksi ini adalah hal yang wajar dan patut dipertimbangkan,” ungkapnya, pada media, Minggu (16/04/2023) sore.

Kemudian dirinya juga mengungkapkan saat ini masih mengumpulkan berbagai bukti lainnya terkait dugaan adanya permainan dalam seleksi komisioner KPU Kabupaten ini. Jika nanti sudah terkumpul tentu akan ditindak lanjuti.

Bahkan jika terbukti ada kecurangan dalam seleksi ini, dapat ditindaklanjuti ke ke pihak berwenang, karena tidak menutup kemungkinan praktek – praktek kecurangan tersebut, bisa juga terjadi di beberapa kabupaten lainnya, termasuk Rejang Lebong.

“Kecurangan adalah bentuk tindak pidana, maka dari itu saya mengajak rekan-rekan peserta yang merasa dicurangi dan memiliki data agar sama-sama kita tindak lanjuti. Supaya yang menjadi Komisioner KPU adalah orang-orang yang benar dapat menjalani amanat rakyat, sehingga Demokrasi di negeri ini berjalan berdasarkan asas penyelenggara yang Luber dan Jurdil,” tegas Eko sapaan akrab Hardianto.