Luhut dan PDIP Bersitegang, Pemilu 2024 Tetap Berlanjut

Meskipun Presiden Jokowi belum memberikan klarifikasi terkait dengan upaya Luhut dalam menggalang dukungan politik agar pemilu ditunda, tapi ada kecurigaan publik bahwa Luhut tidak sendiri, ada kelompok besar yang turut mengorkestrasi gerakan ini.

*Sekjen PDIP Hasto Pertanyakan Kapasitas Luhut*

Luhut kerapkali memberikan statement yang melampaui kapasitasnya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Bahkan, ide penundaan pemilu yang sedang digaungkan oleh Luhut dianggap salah kaprah karena itu tugasnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sama Menteri Dalam Negeri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto secara terbuka mempertanyakan kapasitas Luhut dalam konteks penundaan pemilu. Disinilah menurut saya, ketegangan antara Luhut dan PDIP memuncak. Sebagaimana kita ketahui, hubungan Luhut dan Megawati sudah sejak lama renggang, tapi jarang terekspos ke publik.

Sikap PDIP sebagaimana disampaikan Hasto jelas, meminta kepada semua menteri dan pembantu presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan usai mengisi Kuliah Umum bertema “Indonesia dalam Geopolitik Global” di aula kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (14/3/2022).

Bahkan, Hasto secara pribadi tidak setuju dengan klaim big data yang disampaikan Luhut. Ia menyarankan agar big data Luhut dipakai untuk persoalan yang mendesak, seperti, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang akhir-akhir ini dipersoalkan rakyat kecil.

Hasto justru meminta Luhut untuk segera melakukan klarifikasi soal big datanya, dan menyarankan agar urusan politik, hukum dan keamanan baiknya diserahkan kepada Menkopolhukam dan Mendagri saja yang berbicara.

Tentu, ini adalah kritikan yang sangat keras dari PDIP kepada Luhut. Kita tidak pernah mendengar ada kritikan sekera ini dari PDIP buat Luhut selama Jokowi menjabat sebagai presiden.

Tapi apapun konflik dan segala bentuk ketegangan yang melibatkan Luhut dan PDIP, kita berharap agar proses demokrasi yang sudah berjalan dengan sangat baik ini tetap kita jaga. Peristiwa masa lampau yang pernah terjadi di era orde lama dan orde baru jangan sampai terulang.

Semua pihak harus bisa menahan diri dan mau legowo menerima bahwa kekuasaan itu punya batas. Pembatasan masa jabatan presiden bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi lewat proses berdarah-darah, dan pengalaman pahit yang sudah kita lewati bersama dimasa silam.

Konstitusi kita sudah mengatur semua itu. Jabatan presiden cukup dua periode agar potensi abuse of power tidak terulang lagi di era reformasi. Transformasi kepemimpinan nasional harus berjalan. Masih banyak tokoh-tokoh hebat di negeri ini yang memiliki kemampuan leadership yang mumpuni yang dapat kita dorong ke panggung politik nasional.

Semoga, dengan dukungan parlemen, gerakan civil society yang demikian besarnya, dan tentu saja presiden Jokowi sebagai kepala negara, agenda pemilu lima tahunan yang relatively sudah sangat stabil semenjak reformasi bisa berjalan normal tanpa ada hambatan.

Halaman : 1 2