Mahkamah Konstitusi Resmi Sahkan Kemenangan Piet-Kasman di Pilkada Halut 2024

Tanggal 11 September 2024, Bawaslu Halut melakukan kajian awal terhadap Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024, yang pada pokoknya terkait keterpenuhan syarat materiil laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materiel. Sedangkan terkait kewenangan Bawaslu, laporan a quo, tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan, sehingga bukan menjadi kewenangan Bawaslu untuk menanganinya.

Tanggal 12 September 2024, Bawaslu Halut menerbitkan surat Nomor 065/PP.02/MU.03/09/2024 perihal pemberitahuan, yang pada pokoknya memberitahukan hasil penelitian dan analisis terhadap syarat formal dan materiel atas laporan Jurait Lidawa, SH, tidak dapat diregistrasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya, tanggal 13 September 2024, KPU Halut menerbitkan Berita Acara Nomor 212/PL.02.2-BA/8203/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan dokumen persyaratan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman HI. Ahmad, M.Pd, memenuhi syarat

Lalu tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024, KPU melaksanakan tahapan tanggapan masyarakat. Dn fakta hukum dalam persidangan terungkap pada tahapan dimaksud tidak ada satupun tanggapan keberatan dari masyarakat terkait persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara.

Kemudian tanggal 23 September 2024, KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, dan tanggal 4 Desember 2024, KPU menerbitkan Keputusan KPU Halut Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan pasangan Dr. Piet Hein Babua, M.Si. dan Dr. Kasman HI. Ahmad, M.Pd., sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dengan perolehan suara terbanyak

“Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, sebagaimana fakta hukum secara kronologis di atas, telah ternyata Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama Piet Hein Babua telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016,” kata Hakim Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan hukum dalam pokok permohonan.

Terkait dalil kedua mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS, serta adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4, Mahkamah juga merinci petimbangan hukum secara lengkap berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Berdasarkan pencermatan Mahkamah terhadap bukti yang diajukan para Pihak, telah ternyata tidak ada pernyataan keberatan para saksi Pemohon di tingkat TPS berkenaan dengan permasalahan angka perolehan suara pada masing-masing TPS yang dipersoalkan. Bukti Pemohon yang hanya berupa salinan Model C.Hasil-KWK dan Register Surat Perintah Pencairan Dana adalah tidak relevan untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon a quo,” ucap Arief Hidayat.

Yang menarik terkait dalil ketiga mengenai rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Kao, dan Kecamatan Malifut untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 15 TP, namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Untuk membuktikan dalil ketiga, Pemohon mengajukan dua ahli yakni DR. Sultan Alwan, SH, MH dan I Gusti Putu Artha, serta saksi fakta bernama Iskandar Dabi Dabi, S.Pdi.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengutip ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu 15/2024), yang pada prinsipnya syarat untuk dilakukannya PSU harus memenuhi ketentuan terkait adanya suatu keadaan tertentu.

Terhadap kondisi keadaan tertentu dimaksud menurut Mahkmah, harus disampaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya secara berjenjang, barulah setelah itu dapat ditentukan apakah suatu kondisi tertentu tersebut dapat dikatakan memenuhi sebagai rekomendasi untuk dilakukan PSU. Selain itu, ketentuan Perbawaslu 15/2024 di atas juga mengatur terkait tenggang waktu pelaksanaan rekomendasi dimaksud, yakni adanya limitasi waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara.

Mahkamah berpandangan, berdasarkan rangkaian fakta hukum berkenaan dengan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan, telah ternyata (Rekomendasi) tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat menyebabkan perlunya dilakukan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 jo Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e Perbawaslu 15/2024 pada Kecamatan Kao Teluk,Kecamatan Kao, dan Kecamatan Malifut.

Halaman : 1 2