Menolak Kenaikan Harga BBM Sebagai Jihad Pro Subsidi

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah yang telah digelontorkan oleh pemerintah, pada kenyataannya cenderung dinikmati golongan masyarakat mampu dan super kaya. Sedangkan masyarakat miskin atau tidak mampu yang menjadi sasaran utama kebijakan BBM bersubsidi, justru tidak menikmati bagian kecilnya.

Dalam konteks BBM bersubsidi jenis Pertalite semisal, golongan masyarakat miskin atau tidak mampu, hanya 20 persen yang menikmati harga subsidi. Sedangkan 80 persen itu dinikmati oleh masyarakat mampu serta 60 persen dinikmati oleh orang kaya atau crazy rich. Kasus ini terjadi dalam konsumsi BBM jenis Solar, dimana mayoritas orang-orang yang menikmati harga subsidi adalah golongan mampu.

Artinya ada problem distribusi yang harus segera diselesaikan pemerintah agar masalah ini tidak berlarut dan berimplikasi terhadap mengorbitnya kebijakan yang inkompatibel dengan kehendak publik karena kondisi ekonomi mereka yang belum sepenuhnya pulih pasca pademi. Mengambil keputusan mengenai solusi yang efektif dan tepat, di luar dari wacana kenaikan harga BBM subsidi, menjadi pekerjaan rumah dalam waktu dekat yang diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah baru.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ekses dan Redistribusi

BBM jelas menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Kenaikan harga BBM bukan hanya berimplikasi secara langsung terhadap rakyat semata, melainkan sektor usaha mikro kecil menengah juga rentan terkena dampaknya . Hal ini tidak terlepas dari komponen biaya bahan bakar tersebut cukup besar. Sehingga kenaikan harga BBM tentu akan berpengaruh pada seluruh sektor usaha masyarakat.

Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan pemerintah terkait rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Jika dalih pemerintah menaikkan harga BBM, di tengah fluktuasi harga minyak dunia, karena subsidi telah membebani keuangan negara jelas ini menjadi paradoks. Sebab saat ini proyek infrastruktur yang sama-sama membebani keuangan negara masih tetap dijalankan.

Berdasarkan data yang disampaikan Kementrian Keuangan yang menyebutkan harga BBM subsidi lebih banyak dinikmati golongan masyarakat mampu, ketimbang orang miskin, menandakan kalau persoalan dasar dibalik beban subsidi atas keuangan negara ada pada pemerintah yang tidak mampu mewujudkan distribusi yang berkeadilan dan efektif.

Tanpa menyelesaikan masalah distribusi BBM bersubsidi dengan tuntas, maka rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar patut ditolak sebagai jihad subsidi, karena keputusan tersebut sama halnya menghindari untuk menuntaskan problem redistribusi. Terakhir, otoritas berwenang juga perlu melakukan audit investigasi terhadap masalah membengkaknya anggaran BBM subsidi. Tujuannya untuk membongkar praktik-praktik invisible hand dibalik masalah ini, sehingga publik dapat mengetahui apakah anggaran untuk subsidi sudah dijalankan sesuai atau tidak oleh PT Pertamina.

Halaman : 1 2