Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 Pasal 36 ayat (1) huruf (a) bahwa Terhadap setiap orang yang telah melakukan pelunasan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Menteri menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ada banyak pemohon yang saat ini tidak mendapat kejelasan terkait penyelesaian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan pertambangan yang belum mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri Kehutanan.
Prosesnya sangat lambat, sudah berbulan-bulan dan sudah membayar denda administrasi sesuai ketentuan, juga sudah mengajukan permohonan untuk penggunaan kawasan hutan tapi tidak kunjung diberikan kepastian hukum penyelesaian persetujuan oleh Menteri Kehutanan. Bagaimana bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% jika Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghambat pengusaha pertambangan mendapatkan hak-haknya, padahal sudah menyelesaikan kewajibannya, Ujar Firman Mulyadi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
