Miris Butuh 14 Hari Pencairan Uang Mami Pemda Halsel dengan Nilai Yang Fantastis

DETIKINDONESIA.CO.ID, HALSEL – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) melalui bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) di akhir tahun 2023 lalu mencairkan anggaran makan minum (Mami) yang nilainya fantastis dan kuat dugaan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Data yang dihimpun wartawan, secara rinci sejumlah item kegiatan makan minum (Mami) untuk Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) dan pejabat eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bulan November dan Desember tahun 2023 sebesar Rp 274.999.800 yang dicairkan oleh CV. Rizkia Andira dengan SPK No. 502/SPK/PPBJ/1679.A.

Pada bulan Desember 2023 ada permintaan pembayaran 100 % belanja persediaan makanan dan minuman tamu Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 274. 978.480.00 dicairkan juga oleh CV. Rizkia Andira pada tanggal 21 November 2023.

Baca Juga :  Agil Sebut: Tambang Rakyat Di Desa Anggai, Suda Gunakan Bahan Kimia Merkuri Sebanyak 1000 Ton

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian, permintaan pembayaran 100 % belanja persediaan makanan dan minuman tamu Pemda Kabupaten Halmahera Selatan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 324.961. 960.00 juga oleh CV Rizkia Andira sesuai SPK No. 502/SPK/PPBJ/1721/SETDA/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023. Dengan demikian maka permintaan pembayaran ganti rugi uang persediaan (GU-NIHIL) Setda tahun 2023 sebesar Rp. 1.479.491.00.21 dengan periode pencairan dana untuk November ke 12 Desember 2023.

Salah satu sumber terpercaya di Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan enggan mananya disebutkan saat di konfirmasi terkait mekanisme pencairan anggaran, dia menjelaskan bahwa soal pencairan anggaran itu sah-sah saja tetapi harus ada jedah waktu minimal tidak di bulan yang sama.

“Kalau saya coba pelajari pencairan anggaran ini sangat banyak, dengan waktu yang begitu singkat karena pencairan di bulan yang sama. Ini bisa jadi bermasalah, tetapi itu menjadi ranah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau aparat penegak Hukum (APH) karena mereka lebih paham soal itu,” Tutup.