MN KAHMI: Putusan MK Tafsir Final UUD dan Harus Dipatuhi

Jumat, 23 Agustus 2024 - 18:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Majelis Nasional (MN) KAHMI berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tafsir final atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sehingga harus ditaati oleh seluruh warga dan lembaga negara.

Oleh karena itu, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menilai perbuatan yang bertentangan dengan putusan MK merupakan tindakan yang melawan supremasi konstitusi.

“Ketika ada penafsiran final berdasarkan putusan MK maka putusan MK inilah yang harus diikuti. Hanya dengan demikian UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan. Sebaliknya, tidak mengikuti putusan MK adalah tindakan yang bertentangan dengan supremasi konstitusi,” kata Presidium Majelis Nasional KAHMI Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan Rifqinizamy Karsayuda saat menjelaskan hasil kajian lembaganya terkait polemik revisi UU Pilkada di Jakarta, Jumat (23/8).

Mahkamah Konstitusi pada Selasa (20/8) mengeluarkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang masing-masing mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah.

“Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 membatalkan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik berupa perolehan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah. MK menentukan persyaratan baru yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu persentase tertentu berdasarkan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT (daftar pemilih tetap),” kata Rifqinizamy.

Majelis Nasional KAHMI, dalam lembar kajiannya itu, menilai putusan MK mencerminkan keadilan bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD dan partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD

Baca Juga :  Sah! MK Putuskan Tolak Sistem Pemilu Tertutup

Sementara itu, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menetapkan perhitungan usia calon kepala daerah tetap dihitung saat penetapan calon, bukan saat pelantikan. Terkait itu, Majelis Nasional KAHMI menyatakan jika penyelenggara pemilu tidak mengikuti putusan MK maka calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang nantinya ditetapkan berpotensi dinyatakan tak sah oleh MK.

“Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dengan sendirinya mengesampingkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 yang menentukan batas usia minimal dari waktu pelantikan,” kata Rifqinizamy.

Presidium MN KAHMI berpendapat jika dilihat dari sisi waktu, putusan MK adalah hukum baru yang mengesampingkan hukum lama. “Dari sisi relasi kewenangan, MA menguji PKPU terhadap UU Pilkada, sedangkan MK menguji UU Pilkada terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, putusan MK memiliki hirarki yang lebih tinggi mengesampingkan putusan MA yang menguji peraturan yang lebih rendah,” kata Rifqinizamy.

Baca Juga :  Intrik Sekretaris Jendral MN KAHMI, Begini Kata Presidium MN KAHMI

Putusan MA itu menjadi rujukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat pembahasan RUU Pilkada, yang beberapa poinnya bertentangan dengan Putusan MK Nomor 60 dan Putusan MK Nomor 70. Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Kamis (22/8) mengumumkan sidang paripurna dengan agenda utama meminta persetujuan atas RUU Pilkada telah dibatalkan sejak Kamis pagi karena sidang tak kuorum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULIANA
Sumber : ANTARA

Berita Terkait

Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK 2024-2029
Bertemu Jajaran Bappebti, Bamsoet Apresiasi Beroperasinya Bursa Kripto Indonesia 
Bahlil Optimis Golkar Menang 60 Persen di Pilkada Serentak 2024
KPK Harapkan Dewas Terpilih Sosok yang Berintegritas
Mardiono Beri Sinyal Maju Sebagai Ketua Umum PPP
Jokowi Hadiri Kampanye Terbuka Paslon Luthfi-Yasin di Purwokerto
Ketua DPD RI Siap Bentuk Pansus Judi Online
Kemampuan dan Dedikasi Mr. Darmono Memang Layak Pimpin PLN Persero

Berita Terkait

Kamis, 21 November 2024 - 15:53 WIB

Libatkan Seluruh Panwaslu, Bawaslu Halsel Gelar Bimtek Tingkatkan Pengawasan Jelang Pungut Hitung

Rabu, 20 November 2024 - 13:42 WIB

Bawaslu Halsel: Gelar Deklarasi Tolak Politik Uang, Hoax, Dan Politisasi Sara

Senin, 18 November 2024 - 21:21 WIB

Pernyataan Mukmina Terkait Jalan Lingkar kayoa, Hanya Mencari Ketenaran 

Senin, 18 November 2024 - 18:46 WIB

Tim SMP Negeri 6 Depok Juara JA Spark the Dream Social Challenge 2024 di Asia Pasifik

Senin, 18 November 2024 - 13:35 WIB

Udi Sebut: Soal Pertanyaan Rahmi Husain Adalah Bentuk Kekecewaan, Karna Kalah di Pileg Kemrin 

Sabtu, 16 November 2024 - 20:32 WIB

Jenderal (HOR) Agus Andrianto Diganjar Gelar Kehormatan, DMI Sebut Dedikasinya Tak Tertandingi

Sabtu, 16 November 2024 - 14:00 WIB

Dalam Rangka menyambut HUT ke-60 Partai Golkar, DPD Partai Golkar Jakarta Timur Gelar Senam Massal 

Sabtu, 16 November 2024 - 10:03 WIB

Semangat Hari Pahlawan, Relawan SEJAJAR Resmi Usung RIDO untuk Jakarta

Berita Terbaru

Nasional

Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK 2024-2029

Kamis, 21 Nov 2024 - 15:08 WIB