Momentum IWD : Untuk Pembangunan yang berkeadilan Gender

Oleh : Umiroh Fauziah (Ketua Umum Kohati PB HMI)

DETIKINDONESIA.CO.ID – Hari perempuan sedunia atau International Women’s Day (IWD) diperingati setiap tanggal 8 Maret untuk merayakan pencapaian perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Tahun ini IWD menyuarakan #EmbraceEquity dengan Tema “Digital: Innovation And Technology For Gender Equality”. Setiap tahun semua kaum perempuan di dunia menyuarakan perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan terkhusus di Indonesia. Peringatan IWD harus menjadi “alat tagih” kepada komitmen SDGs pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat Pengarusutamaan Gender dalam setiap Pembangunan.

Seperti yang kita ketahui bahwa IWD berawal pada tahun 1908 ketika 15.000 perempuan melakukan aksi demo di New York, Amerika Serikat. Mereka menyuarakan haknya tentang peningkatan standar upah dan pemangkasan jam kerja. Jika kita analisis sejarah awal gerakan IWD dimulai dari perjuangan para buruh perempuan, tentang kondisi sosial ekonomi dimana persoalan ini dianggap sebagai akar masalah dari munculnya ketidakadilan-keadilan berdsarkan gender seperti keadilan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan-ketimpangan lain yang kerap kali disandarkan pada perempuan, seperti kesenjangan gender dalam   kesempatan   dan kendali atas sumber daya, kekuasaan, dan partisipasi politik.

Baca Juga :  Wujudkan Budaya Politik Bersih dan Beretika dalam Pesta Demokrasi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam perspektif gender transformasi sosial hanya mungkin dicapai dengan jalan reformasi regulasi. Berkenaan dengan itu Pippa Norris (1995:242) setidaknya mencatatkan ada tiga hambatan utama bagi perempuan untuk mendapatkan kedudukan dan status yang sama dengan laki-laki, yakni Institusional, Struktural, dan Kultural. Jika inti perjuangan gerakan perempuan generasi awal berfokus pada isu kesetaraan dalam politik yang sukses dengan diadopsinya demokrasi di berbagai negara di dunia dan saat ini perempuan bahkan telah diberikan kebijakan afirmasi berupa kuota pencalonan maupun reservasi kursi di parlemen, maka Saat ini kita perlu ada gerakan perempuan baru yang berbeda, yaitu perbaikan yang mengarah kepada perubahan kultural dengan terus melakukan pemberdayaan perempuan secara holistik mencakup pemberdayaan dalam arti ekonomi, sosial-budaya, politik, dan psikologis.

Perempuan dikategorikan sebagai kelompok rentan yang sering mendapat dampak paling besar dalam situasi keterpurukan negara atau krisis pasca bencana. Faktor ekonomi yang rendah selalu menjadi akar masalah setiap aspek kehidupan. Contoh dalam ketidak sesuaian antara tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terutamanya kaum perempuan dalam melihat peran sentralnya di tengah masyarakat seringkali menjadi hambatan dalam pemberdayaan dan pembangunan, Kaum perempuan yang mendapat program sosialisasi tentang pentingnya meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat ternyata harus berbenturan dengan dengan persoalan pemenuhan ekonomi keluarga yang dianggap jauh lebih penting. Contoh lain persoalan stunting, Human Traficking, dan juga rendahnya pendidikan dan angka putus sekolah pada perempuan itu di sebabkan karena rendahnya kemandirian masyarakat secara ekonomi.

Perlu penguatan kebijakan dari pemerintah dalam mendorong pengembangan potensi diri dimana hal itu nantinya mampu menciptakan peluang dan memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya yang potensial untuk bisa menghasilkan pendapatan yang memadai bagi kaum perempuan. Karena itu, perempuan harus dibekali dengan kecakapan kompetensi, mendapatkan pendampingan, mendapat kemudahan untuk memiliki akses ke ekosistem pembiayaan dan pengetahuan tentang situasi dan perkembangan ekonomi global seperti pemahaman tentang digitalisasi UMKM, tujuannya tentu dengan itu bisa melahirkan ide-ide kreatif yang dapat membuka sebuah usaha (wirausaha). Sehingga dalam hal ini upaya pemberdayaan perempuan dengan penguatan ekonomi merupakan salah satu entry point untuk melakukan intervensi dalam mencapai keadilan gender di Indonesia.