*Hak Politik, Kesehatan, dan Pendidikan OAP*
Selain aspek sosial budaya dan ekonomi, MRP Papua Pegunungan juga harus memastikan bahwa hak-hak dasar OAP dalam bidang politik, kesehatan, dan pendidikan tetap terlindungi.
*1. Hak Politik*
Mengawasi keterwakilan OAP dalam pemerintahan daerah dan proses politik.
Memastikan kebijakan yang diambil pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat adat.
*2. Hak Kesehatan*
Mengkaji akses layanan kesehatan bagi masyarakat adat, terutama di daerah terpencil. Menilai efektivitas program kesehatan yang sudah berjalan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
*3. Hak Pendidikan*
Menganalisis akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak OAP. Mengawasi kebijakan afirmatif yang mendukung pendidikan generasi muda Papua Pegunungan.
*Dasar Hukum dalam UU Otonomi Khusus Papua*
Dalam menghadapi tantangan modernisasi, MRP Papua Pegunungan harus berpegang teguh pada berbagai regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Berikut beberapa dasar hukum yang mendukung perlindungan hak-hak OAP:
*1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua* Pasal 1 Ayat (2): Menegaskan bahwa Otonomi Khusus bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar OAP. Pasal 20 Ayat (1): MRP memiliki kewenangan dalam perlindungan hak-hak adat, pemberdayaan perempuan asli Papua, dan pengawasan kebijakan daerah yang berkaitan dengan masyarakat adat.
*2.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021* tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Pasal 3: Menyatakan bahwa kebijakan pembangunan di Papua harus berpihak pada kepentingan OAP.
*3.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk* Percepatan Pembangunan dalam Rangka Otonomi Khusus Papua Pasal 5: Menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus harus digunakan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan OAP.
*4.Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi)* Papua Mengatur mekanisme perlindungan hak tanah ulayat, pendidikan afirmatif bagi OAP, dan kebijakan ekonomi berbasis masyarakat adat.
*Kesimpulan*
MRP Papua Pegunungan harus memainkan peran aktif dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di wilayah ini. Dengan melakukan kajian mendalam mengenai dampak sosial budaya dan ekonomi terhadap masyarakat adat, MRP dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah guna memperkuat perlindungan terhadap hak-hak OAP.
Kajian ini harus menjadi dasar bagi setiap kebijakan daerah agar masyarakat adat tetap menjadi tuan di tanah mereka sendiri dan tidak terpinggirkan oleh pembangunan yang tidak berpihak. MRP Papua Pegunungan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hak-hak politik, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan OAP dapat terpenuhi secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Dengan demikian, masyarakat Papua Pegunungan dapat maju tanpa kehilangan identitas dan hak-hak mereka sebagai pemilik sah tanah ini.
Semoga tulisan ini menjadi rekomendasi kita bersama dalam mendorong afirmasi UU Otonomi Khusus Papua guna menghadirkan kebijakan yang tepat dalam pemerintahan kabupaten dan provinsi Papua Pegunungan.
Selamat malam, salam sehat untuk kita semua.
Wa wa wa
*25 Februari 2025*
| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
