Sementara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi, menilai tuduhan terhadap Bahlil Lahadalia dalam kasus ini tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, isu tersebut lebih bernuansa politis dengan tujuan melemahkan posisi Bahlil, baik sebagai Menteri ESDM maupun Ketua Umum Partai Golkar.
“Tuduhan ini salah alamat. Jika dilihat dari kronologi, sangat jelas bahwa Bahlil baru menjabat pada Agustus 2024, sedangkan kasus ini terjadi dalam periode 2018 hingga 2023,” ujar Ari.
Ari yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama menduga bahwa isu ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggoyang posisi Bahlil di Golkar. Ia pun mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi, terutama yang beredar di media sosial.
“Isu reshuffle, skandal korupsi Pertamina, semua ini memiliki unsur politik yang kuat. Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, publik harus cerdas dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang,” pungkasnya.
sumber : Merdeka
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : MERDEKA |
Halaman : 1 2
