“Kami menyambut baik koordinasi ini sebagai upaya bersama memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat. Kementerian HAM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik yang kami berikan, sekaligus memastikan setiap laporan masyarakat kami tindaklanjuti secara transparan dan akuntabel,” ujar Munafrizal.
Lebih lanjut, Jemsly menegaskan bahwa Ombudsman RI memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pelayanan publik agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, koordinasi dengan Kementerian HAM menjadi langkah penting dalam membangun mekanisme yang lebih efektif untuk menangani pengaduan masyarakat dan mencegah praktik maladministrasi yang dapat merugikan hak-hak publik.
“Untuk selanjutnya kami berharap adanya nota kesepakatanan antara Ombudsman RI dan Kementerian HAM mengenai langkah-langkah strategis dalam penyelesaian laporan masyarakat. Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hak asasi manusia, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan publik”. Tutup Jemsly.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : OMBUDSMAN |
Halaman : 1 2
