Patuhi Arahan Jokowi, Target Angka Kemiskinan Di Tidore Zero Persen

DETIKINDONESIA.CO.ID, TIDORE – Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo kepada kepala daerah pada bulan lalu tentang penurunan kemiskinan ekstrim sampai target zero persen (0%) pada tahun 2024.

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengadakan rapat pembahasan penanganan dan penurunan angka kemiskikan ekstrim yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo di ruang rapat sekda, Kamis (16/2/2023).

Mengawali rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail menyampaikan apresiasi kepada bappelitbang yang telah berupaya untuk mengumpulkan data tersebut, sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk menurunkan kemiskinan ekstrim di Kota Tidore Kepulauan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dengan data yang kita dapatkan ini, kita dapat melakukan evaluasi dan dapat mencocokan dengan data yang ada di dinas terkait” Ucap Ismail.

Ismail juga berharap untuk dinas terkait agar membuat perbandingan pendapatan warga  sebelum dan sesudah dikasih bantuan, apakah membaik atau semakin memburuk sehingga dapat untuk mencari jalan keluar dalam menurukan kemiskinan di Kota Tidore Kepualaun.

“saya harap kita dapat melakukan perbandingan dengan bantuan yang telah salurkan sehingga kita dapat sama-sama mecari jalan keluar untuk menurukan angka kemiskinan ekstrim di Tidore”, Harapnya.

Perlu diketahui bersama sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan diperoleh data yaitu tahun 2021 sebesar 6,58% dan pada tahun 2022 sebesar 5,99%.

Olehnya itu dengan angka optimis seperti diatas maka pemerintah daerah akan berupaya keras untuk menurukan angka kemiskinan ekstrim sehingga pada tahun 2024 mendatang di Kota Tidore akan mencapai target 0%.sebagaimana harapan wali kota dan wakil dalam mewujudkan target penurunana sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Hadir dalam rapat pembahasan tersebut diikuti oleh kepala bappelitbang bersama kabid ekonomi, kepala dinas sosial, kepala dinas pertanian, kepala dinas perindagkop, kepala dinas P2KBP3A, dan dinas pemberdayaan, masyarakat, dan desa.