PB HMI Desak KPK Segera Adili Dugaan KKN Anak Presiden

Jumat, 14 Januari 2022 - 10:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Affandi Ismail Hasan (doc. www.detikindonesia.co.id)

Affandi Ismail Hasan (doc. www.detikindonesia.co.id)

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, yang juga pentolan aktivis 98. (Rabu, 12/2022).

Gibran dan Kaesang dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ubedilah Badrun mengatakan laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Laporan dugaan KKN yang menyeret nama anak orang nomor satu di Repubiki ini yaitu Gibran dan Kaesang diapresiasi oleh Ketua Umum PB HMI Affandi Ismail Hasan, “kami mendukung penuh langkah hukum yang dilakukan oleh Ubedilah Badrun yaitu dengan melaporkan anak Presiden Gibran dan Kaesang atas dugaan KKN untuk memastikan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan demi tegaknya hukum di negeri ini. Olehnya itu kami mendesak kepada KPK untuk segera lakukan proses hukum terhadap anak Presiden, kalau terbukti bersalah KPK jangan ragu menetapkannya sebagai tersangka. KPK sebagai produk reformasi yang bertugas untuk memberantas KKN akan selalu bersama rakyat dalam melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Yakinlah apabila KPK konsisten pada pemberantasan KKN yang tidak tebang pilih maka pasti seluruh rakyat Indonesia akan selalu bersama dan mendukung KPK” ujar Affandi Ismail Hasan.

Tidak hanya itu, Ketua Umum PB HMI Affandi Ismail Hasan juga kembali mengingatkan kepada KPK untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini,
“KPK sebagai lembaga negara yang konsen dalam soal pemberantasan KKN maka marwah dan independensi KPK wajib dijaga dengan tidak memandang siapa yang diduga melakukan tindakan kejahatan korupsi, maka siapapun dia sekalipun itu adalah anak presiden maka harus ditindak sesuai dengan SOP. Keadilan harus tegak, semua orang sama di hadapan hukum, olehnya itu jangan jadikan hukum tumpul ke atas namun sangat tajam ke bawah dan inilah momentum bagi KPK untuk tegak kembali di tengah terpaan kritik yang tercatat sangat sering diterima oleh KPK karena dinilai masih belum maksimal di dalam pemberantasan korupsi.” ujar Affandi Ismail Hasan.

Baca Juga :  Konferensi Internasional Sepakat Membentuk Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia

“Tentunya PB HMI secara kelembagaan akan terus mengawal proses hukum yang diduga melibatkan anak orang nomor satu di Republik ini dan menunggu kerja KPK secara profesional dan transparan kepada publik. Apabila KPK tidak segera menindak lanjuti laporan tersebut maka PB HMI akan segera mendatangi KPK dan melayangkan mosi tidak percaya kepada KPK” ujar Affandi.

Di samping itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LBHMI) PB HMI Muhammad Aldiyat Syam Husain, mengatakan terkait laporan ini maka tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menindaklanjutinya karena patut diduga telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang diatur UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diatur UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Baca Juga :  Sekjen PBB: Kami Hibahkan Yuslih Ihza Mahendra Ke Partai Demokrat

“Menurut saya, laporan dugaan TPPU yang berkaitan KKN yang menyeret anak Presiden bisa ditangani KPK secara cepat, tepat dan transparan, harapnya”, ujar Aldiyat.

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri, menyebut terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima benar hari ini telah diterima bagian persuratan KPK. Seperti dikutip Antara, Senin (10/1).

Ali mengatakan, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. KPK terlebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan ini. Proses verifikasi dan telaah merupakan hal penting sebagai pintu awal bahwa pokok aduan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tipikor, dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Elang
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Menag Nasaruddin Umar Ajak Umat Islam Jaga Spirit Ramadan Usai Idulfitri
Ribuan Umat Muslim Laksanakan Salat Idul Fitri 1446 H di Jatinegara
Oknum Polisi di Sikka Cabuli Dua Remaja, Salah Satu Korban Bakar Diri hingga Tewas
Kesibukan Malam Takbiran di Jakarta: Polisi Gambir Jamin Kelancaran Lalu Lintas Menyambut Idul Fitri
IKA Trisakti Matangkan Pemilihan Ketum 2025-2028, Usung Musyawarah Mufakat
Tinjau Pos Pelayanan Mudik di Terminal Pulogebang, Kapolri Imbau Pemudik Jaga Keselamatan
Jan Maringka : Kehadiran UU TNI Wujudkan Single Prosecution System dalam Sistim Peradilan Pidana
Pahlevi Pangerang Ajak Musyawarah Mufakat di RUA IKA Trisakti: Perkuat Soliditas Alumni Menuju Indonesia Emas 2045

Berita Terkait

Sabtu, 29 Maret 2025 - 15:53 WIB

Bupati Sragen Sigit Pamungkas Sampaikan Kultum Dhuhur di Semarak Ramadhan

Sabtu, 29 Maret 2025 - 10:55 WIB

Bupati Sragen Bantu Lansia Pindah dari Rumah Nyaris Roboh ke Hunian yang Lebih Aman

Jumat, 28 Maret 2025 - 10:15 WIB

Bupati Sragen Sambut Hangat 350 Pemudik Gratis dari Jakarta

Kamis, 27 Maret 2025 - 10:29 WIB

Bupati Sragen Dukung Green House Melon Jadi Wisata Edukasi dan Petik Buah

Rabu, 26 Maret 2025 - 11:03 WIB

Bupati Sragen Serahkan 391 Paket Sembako untuk Warga Terdampak TPA Tanggan

Berita Terbaru