PB HMI Endus Skandal Penerbitan RKAB Perusahaan Tambang Batubara

“Peran besar CPI dalam memberikan laporan verifikasi kelayakan penerbitan RKAB bagi perushaan pertambangan batubara harus menjadi notice dalam kasus temuan Dirjen Minerba perihal penerbitan RKAB 2022 dalam jumlah dan waktu yang tidak wajar mengindikasikan bahwa ada oknum yang menyalahgunakan kompetensinya, saya yakin CPI tidak bekerja sendiri pasti ditopang oleh orang dalam Ditjen Minerba karena sangat tidak masuk akal misalnya 1 CPI bisa menghandle puluhan bahkan sampai ratusan RKAB perusahaan”, Bebernya

Ia meminta Menteri ESDM RI dan Aparat penegak Hukum dalam hal ini Polri, KPK dan Kejaksaan Agung untuk menguak tabir permainan besar dalam skandal penerbitan RKAB perusahaan tambang batubara yang diduga kuat melanggar aturan baik substansi maupun prosedur diterbitkannya RKAB.

“Kami meminta Menteri ESDM RI dan Aparat penegak Hukum dalam hal ini Polri, KPK dan Kejaksaan Agung untuk menguak tabir permainan besar dalam skandal penerbitan RKAB perusahaan tambang batubara yang diduga kuat melanggar aturan baik substansi maupun prosedur. Mungkin dimulai dengan mengembangkan temuan internal Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI yang mengindikasikan adanya beberapa oknum CPI yang diduga menerima suap sebagai Joki RKAB”, Tegasnya

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain sanksi pidana kepada pejabat Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI yang terbukti menerima suap dan menyalahgunakan wewenangnya, Ia berharap oknum CPI yang terlibat dalam skandal dugaan suap pengurusan RKAB Pertambangan Batubara tahun 2022 agar dicabut lisensi Kompetensinya dan Perusahaan yang terbukti tidak memenuhi kelengkapan CPI agar diberi sanksi pencabutan IUP

“Jangan hanya sanksi pidana bagi pejabat Ditjen minerba yang terbukti bermain, Oknum CPI yang terlibat harus dicabut lisensi Kompetensinya dan Perusahaan yang terbukti tidak memenuhi kelengkapan CPI agar dicabut IUP nya”, Tutupnya

Sebelumnya Pada tahun 2019 Menteri Investasi / Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia melakukan pencabutan izin usaha perusahaan pertambangan batubara yang salah satu penyebabnya karena RKAB tidak mendapatkan persetujuan akibat tidak menggunakan CPI dalam estimasi sumberdaya dan cadangan.

Halaman : 1 2