Melalui skema penempatan resmi, pekerja migran tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga akses terhadap hak-hak mereka sebagai tenaga kerja di negara tujuan. Dengan langkah ini, diharapkan praktik eksploitasi dan perdagangan manusia yang kerap terjadi dapat diminimalisir.
Pemerintah optimistis bahwa pada tahun 2025, sistem penempatan ini dapat berjalan lebih baik, memberikan manfaat lebih besar bagi pekerja migran serta ekonomi nasional.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh: Marwan Polisiri
Penulis | : TIM |
Editor | : BIM |
Sumber | : MARWAN POLISIRI |
Halaman : 1 2