Pelayanan Darurat Lambat, Warga Halmahera Selatan Desak Evaluasi Puskesmas Maffa

Menanggapi permasalahan ini, praktisi hukum Bambang Joisangadji, SH, menegaskan bahwa kelalaian dalam pelayanan kesehatan dapat berujung pada konsekuensi hukum.

“Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif,” jelasnya.

Ia juga menyoroti Pasal 190 ayat (1) UU Kesehatan yang menyatakan bahwa pimpinan fasilitas kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pelayanan sesuai standar dapat dikenai sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jika benar ada kelalaian yang berulang dan membahayakan pasien, maka ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi juga ranah hukum,” tegas Bambang.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Kepala Dinas Kesehatan harus segera mengambil langkah tegas dengan mengganti Kepala Puskesmas Maffa serta pegawai yang mengabaikan tugas pokoknya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Jika Kepala Dinas Kesehatan tidak bertindak, maka Bupati harus segera mengganti Kepala Dinas, karena ini menunjukkan kegagalan dalam memastikan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Halmahera Selatan,” pungkasnya.

Desakan Evaluasi dan Perbaikan Layanan Kesehatan

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Puskesmas Maffa dan meningkatkan sistem pelayanan kesehatan.

“Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak,” kata Abdul Murad.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa hak atas pelayanan kesehatan yang layak adalah tanggung jawab pemerintah dan tenaga medis. Jika tidak ada perbaikan segera, kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan di Halmahera Selatan akan terus menurun.

Halaman : 1 2