“Sementara itu, untuk keuangan pembangunan sanitasi, dana langsung ditransfer ke kelompok masyarakat (KMPS) yang terlibat dalam pengelolaan, kami tidak pegang,”tandasnya.
Meski demikian, Yanuarius mengungkapkan bahwa jika terjadi bencana alam seperti longsor, dana untuk penanganannya tidak akan diambil dari anggaran Dinas PUPR.
“Jika ada bencana alam, misalnya longsor, anggarannya akan dialokasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD),” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemangkasan dana ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana keberlanjutan pembangunan infrastruktur di TTU, terutama terkait jalan, jembatan, dan irigasi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas dan pertanian masyarakat.
Seiring berjalannya waktu, masyarakat berharap agar pemerintah dapat lebih cermat dalam mengelola anggaran dan memprioritaskan sektor-sektor yang benar-benar mendesak demi kesejahteraan masyarakat TTU.
| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : INEWS |
Halaman : 1 2
