Pembangunan Belum Efektif, Aparatur Desa di Langkat Dinilai Hamburkan Uang dengan Kembali Ikuti Bimtek

“Anggaran tidak cukup, kegiatan diadakan di Medan. Namun, tidak tau siapa yang mengadak dan kegaiatan itu berlangsung pada hari Kamis hingga hari Minggu,” ujar salasatu aparatur desa yang sedikit lupa, sembari menirukan ucapan ketua Apdesi kecamatan harus wajib pergi.

Pada hari yang sama. Menanggapi hal pembimtekan yang terkesan menghambur – hamburkan dana desa (DD) tersebut. Anis Safrin selaku Ketua DPK PJMI Langkat, mengatakan, sangat disayangkan. Saat ini, beberapa desa di Kabupatan Langkat masi mengalami bencana banjir dan masyarakat masih kesusahan menghadapi banjir serta masih banyak pembangunan didesa belum efektif.

“Pembangunan di desa belum efektif dan saat ini sebagian masyarakat masih kesusahan menghadapi banjir. Semetara kepala desa pergi mengikuti Bimtek di hotel Kota Medan dengan menyerap anggaran dana desa (DD),” ujar Anis dengan nanda kesal.

Baca Juga :  360 Perwakilan Dari 117 Kampung di Raja Ampat Ikut Bimtek di Kota Sorong

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menghadiri kegiatan dalam rangka sosialisasi pencegehan korupsi oleh KPK RI digedung DPRD Langkat pada (10/8) lalu, menyampaikan, saya tidak ingin Kabupaten Langkat kembali tersangkut masalah korupsi.

“Uang ada, tapi bukan untuk pergi ke luar daerah, apalagi Bali, buatlah kemajuan dan kemakmuran di desa kalian, masih banyak desa dilangkat yang tidak ada hasil pertaniannya,” ujar Gubsu

Edy juga meminta seluruh kepala desa untuk meningkatkan sektor pertanian, dari pada pergi study banding ke luar daerah yang belum tentu bermanfaat dan kepala desa untuk benar-benar mengelola anggarannya dengan baik. Juga berinovasi memanfaatkan potensi di desa masing-masing untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

pada tempat sama, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah I Maruli Tua Manurung mengatakan, ada tiga yang menjadi perhatian mereka di Kabupaten Langkat. Yaitu soal pengadaan barang dan jasa, fee atau komisi dan suap, serta gratifikasi.

“Ini yang jadi perhatian kita di Langkat ini, karena di akhir tahun banyak yang butuh duit. Keledai saja tak mau jatuh di lubang yang sama,” kata Maruli Tua Manurung saat menghadiri sosialisasi pencegehan korupsi oleh KPK RI digedung DPRD Langkat.

Halaman : 1 2