“Tapi jangan salah, dana di BPDPKS itu 90 persen kembali ke perusahaan kelapa sawit. Untuk peremajaan sawit dan untuk pengembangan proyek B-30. Kalau lihat dari alokasi, ada sisa sekitar Rp. 10 triliun. Itu mungkin yang digunakan untuk BLT, yang totalnya sekitar Rp. 7 trilliun,” tukas LaNyalla.
Jadi, lanjut LaNyalla, lagi-lagi negara harus mengalah dengan melakukan intercept agar pengusaha-pengusaha besar itu tidak rugi. Sehingga HET dicabut, diganti dengan bantuan BLT ke masyarakat, agar masyarakat punya daya beli harga keekonomian.
“Padahal sudah berulang kali saya sampaikan. Negara ini tidak akan mampu melakukan intercept atas semua kesulitan rakyat. Karena kemampuan negara sangat terbatas dengan sistem ekonomi seperti hari ini. Dimana semua kekayaan alam dikelola swasta dengan pola royalti,” tandasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah memberi BLT untuk 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) gorengan, dan 20,5 juta keluarga yang berhak untuk meringankan beban masyarakat di tengah mahalnya harga minyak goreng. Nilainya Rp 300 ribu untuk bulan April, Mei dan Juni 2022.
| Penulis | : Tim |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
