Pemkab Kaimana Raih Penghargaan MCP Tertinggi Se-Papua Barat Tahun 2023

DETIKINDONESIA.CO.ID, KAIMANA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto menyebut berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia masih rendah.

Skor yang didapat hanya mencapai 3,93 dari skala 0 sampai 5. Perolehan tersebut mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi naratama dalam kegiatan Bentang Citya Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Auditorium Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, (2/12/2024).

Dijelaskan Lepot, KPK juga melakukan penilaian terhadap tingkat pencegahan korupsi daerah melalui monitoring center prevention (MCP). Pada wilayah Papua Barat yang meliputi 8 pemerintah daerah diperoleh skor rata-rata MCP tahun 2023 sebesar 40 berada pada range 25 -49,99 atau masih kategori kuning.

Baca Juga :  Badan Pertanahan Kota Tidore Gelar Sosialisasi Sertifikat Elektronik dan INTIP

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nilai MCP tertinggi diraih Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan skor sebesar 63” ungkapnya.

Adapun Nilai MCP tertinggi diraih Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan skor sebesar 63. Posisi kedua ditempati Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 50, disusul Pemerintah Kabupaten Fakfak sebesar 49, Pemerintah Kabupaten Manokwari sebesar 47, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama sebesar 43, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 28, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 27, dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 16

Kegiatan dikemas berbentuk gelar wicara (talk show) dengan menghadirkan dua naracitya berpengalaman Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, Abun Hasbullah dan Praktisi Pemberantasan Korupsi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Hasanuddin.

Abun menyampaikan penyebab tingginya kasus korupsi karena kurangnya pemahaman para penyelenggara barang/jasa dan kondisi geografis wilayah Papua Barat yang sulit terjangkau.

“Adanya kurang pemahaman tersebut sehingga berpotensi menimbulkan kecurangan/fraud. Kalau geografis sulit terjangkau juga membuka peluang kegiatan lokasi” ujar Abun.
Namun, diakhir acara, Abun optimis Papua Barat bisa bersih dari korupsi.

“Papua Barat yang bersih dari korupsi bukanlah mimpi” harapnya.

Bentang Citya Hakordia merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hakordia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2024 nanti. Ini merupakan kegiatan yang diinisasi oleh Komunitas Pemelajar Akuntansi Forensik dan Investigasi Anidhacitya. Tema yang diusung dalam kegiatan tersebut “Memberantas Korupsi: Mengupas Realita Membuka Asa”.

Tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pembangunan budaya anti korupsi yang terintegrasi dengan memadukan aspek edukatif dan perbaikan sistem. 215 orang peserta turut hadir dalam kegiatan tersebut secara daring dan 50 peserta secara luring.