Pemprov Papua Barat Daya Teken MoU Dengan IPDN Peningkatan SDM

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA  –  Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyepakati kerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tentang peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad dan Rektor IPDN Hadi Prabowo di Kampus IPDN Cilandak, Jalan Ampera Raya, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023).

Mohammad Musa’ad mengatakan, dalam kerja sama peningkatan sumber daya manusia, Pemprov Papua Barat Daya berfokus pada para kepala distrik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ini didasarkan karena sebagian besar kepala distrik di Papua Barat Daya merupakan mantan tim sukses pemekaran yang berasal dari guru hingga perawat.

“Jadi tidak ada muatan pamong prajanya. Oleh karena itu saya menilai perlu adanya ilmu pemerintahan guna membekali para kepala distrik tersebut dengan belajar di kampus IPDN,” ujar Mohammad Musa’ad.

Para kepala distrik yang menimba ilmu pemerintahan di IPDN, diharapkan dapat keluar dan menjadi pribadi yang punya kualitas, komitmen dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah saat kembali ke Pemprov Papua Barat Daya.

“Kampus ini (IPDN) sebagai pabrik, jadi biasanya yang masuk ada gangguan sedikit, dari sini diperbaiki akan lahir lagi sosok baru sehingga mereka bisa memiliki kualitas dan komitmen, kemauan untuk maju bersama dan kembali melaksanakan tugas fungsi sebagai aparatur pemerintah,” katanya.

“Kami percaya bahwa melalui IPDN, kami bisa melakukan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya di Provinsi Papua Barat Daya,” lanjut Musa’ad.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor IPDN Hadi Prabowo mengapresiasi kepada Mohammad Musa’ad karena telah mengambil inisiatif menyamakan persepsi para aparatur untuk percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.

Dengan menimba ilmu di IPDN, diharapkan para kepala distrik atau camat dapat memahami terkait asas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan prima, hingga target yang ditetapkan pemerintah pusat.