Peringati Hari Anti Kekerasan Perempuan dan Anak, Bintang Kampanyekan Dare to Speak Up

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Pada momentum Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menyerukan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengambil peran dan bersatu dalam upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Menteri PPPA juga mengajak masyarakat agar berani bersuara, untuk melaporkan kekerasan yang dialami atau dilihat, pada acara Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Pelataran Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022) sore.

“Keberanian untuk melapor akan menjadi penting untuk memberikan keadilan kepada korban. Mari kita berani laporkan dan mengungkap kasus yang dialami maupun dilihat. Jangan menganggap kasus itu aib, karena dengan melapor maka akan memberikan keadilan pada korban dan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, penting untuk kita bergerak bersama-sama mengampanyekan dare to speak up,” ujar Bintang, dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang mengangkat tema “Bersatu Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan”.

Bintang mengatakan beberapa tahun belakangan ini, Kemen PPPA terus mengampanyekan gerakan “Dare to Speak Up”. Perempuan yang berani bersuara akan menjadi dorongan bagi penyintas kekerasan lainnya untuk turut berani melapor, sehingga bisa mendapatkan keadilan dan layanan yang dibutuhkannya, serta memberikan efek jera terhadap pelaku.

Baca Juga :  Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah Terbaik Tahun 2022

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Terkait dengan pelaporan kasus, Kemen PPPA sendiri memiliki Call Center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 sebagai wadah pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dapat diakses melalui telepon ke 129, atau WhatsApp 08111-129-129. Maka saya mengajak seluruh masyarakat yang hadir di sini untuk turut melaporkan kekerasan yang dialami ataupun dilihat,” ujarnya.

Lanjut Bintang, saat ini telah ada payung hukum khusus untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. “Dengan telah berlakunya Undang-Undang tersebut, saya berharap akan semakin banyak masyarakat yang berani melapor, dan penyintas mendapatkan perlindungan komprehensif dari hulu ke hilir, dimulai dari tindakan pencegahan,” lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Kemen PPPA juga meluncurkan hasil analisis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2021. “Apresiasi yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Population Fund (UNFPA) yang telah bekerja sama dengan kami dalam penyusunannya,” ujarnya.

Halaman : 1 2 Selanjutnya