Perppu Pemilu, Cuma Akomodir 3 Provinsi Baru atau Ada Misteri Lagi?

Oleh: Saifudin (Pengamat Muda Hukum Tata Negara) 

Kontestasi politik bernegara tahun 2024 makin memanas. Pemilu serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pertaruhan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia akan dipertaruhkan. Menjadi uji coba setelah pemilu serentak pertama digelar tahun 2019 menuai kontroversi. Banyak sistem yang kacau. Banyak korban jiwa dan bahkan ada keraguan atas hasil pemilu tersebut. Legalitas pemilu serentak berdasarkan putusan MK No.14/PUU-XII/2013 tertanggal 23 Januari 2014 sempat diragukan dan dipertanyakan. Soalnya baru berlaku tahun 2019. Itu embrio awal adanya pemilu serentak.

Mampukah para penyelenggara pemilu khususnya KPU dapat merealisasikan harapan publik? Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia?. Sejauh apa independensi KPU akan berkolaborasi dengan Bawaslu pada pemilu serentak tahun 2024?. Akan efektifkah aturan teknis dari KPU No. 3 Tahun 2022 dapat diterapkan?. Apalagi tahapan dan mekanisme telah berjalan sesuai norma hukum dari UU Pemilu (No.7 Tahun 2017). Bagaimana jika ada penambahan tugas akibat terbentuknya 3 provinsi baru?.

Baca Juga :  Pelecehan Beasiswa Dunia Pendidikan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

3 UU Baru

Setelah proses panjang, melalui kesepakatan bersama khususnya dari Komisi II DPR dan sidang paripurna DPR pada tanggal 30 Juni 2022 telah disahkan RUU tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi UU. Resmi terbentuk provinsi baru yaitu Papua Selatan (UU No. 14 Tahun 2022), Papua Tengah (UU No. 15 Tahun 2022) dan Papua Pegunungan (UU No. 16 Tahun 2022). Aturan telah ada, akan tetapi aturan teknis sebagai provinsi baru yang terdampak implikasi adanya pemilu serentak tahun 2024 perlu tingkat kewaspadaan soal aturan teknis. Ini PR besar bagi KPU. Proses pembentukan KPUD akan seperti apa?. Apakah menunggu Perppu Pemilu atau kah akan mengambil kebijakan sebagai diskresi kewenangan dari KPU?.

Perppu Pemilu

Halaman : 1 2 Selanjutnya