Perppu Pemilu, Cuma Akomodir 3 Provinsi Baru atau Ada Misteri Lagi?

Senin, 28 November 2022 - 11:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Saifudin (Pengamat Muda Hukum Tata Negara

Kontestasi politik bernegara tahun 2024 makin memanas. Pemilu serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pertaruhan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia akan dipertaruhkan. Menjadi uji coba setelah pemilu serentak pertama digelar tahun 2019 menuai kontroversi. Banyak sistem yang kacau. Banyak korban jiwa dan bahkan ada keraguan atas hasil pemilu tersebut. Legalitas pemilu serentak berdasarkan putusan MK No.14/PUU-XII/2013 tertanggal 23 Januari 2014 sempat diragukan dan dipertanyakan. Soalnya baru berlaku tahun 2019. Itu embrio awal adanya pemilu serentak.

Mampukah para penyelenggara pemilu khususnya KPU dapat merealisasikan harapan publik? Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia?. Sejauh apa independensi KPU akan berkolaborasi dengan Bawaslu pada pemilu serentak tahun 2024?. Akan efektifkah aturan teknis dari KPU No. 3 Tahun 2022 dapat diterapkan?. Apalagi tahapan dan mekanisme telah berjalan sesuai norma hukum dari UU Pemilu (No.7 Tahun 2017). Bagaimana jika ada penambahan tugas akibat terbentuknya 3 provinsi baru?.

3 UU Baru

Setelah proses panjang, melalui kesepakatan bersama khususnya dari Komisi II DPR dan sidang paripurna DPR pada tanggal 30 Juni 2022 telah disahkan RUU tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi UU. Resmi terbentuk provinsi baru yaitu Papua Selatan (UU No. 14 Tahun 2022), Papua Tengah (UU No. 15 Tahun 2022) dan Papua Pegunungan (UU No. 16 Tahun 2022). Aturan telah ada, akan tetapi aturan teknis sebagai provinsi baru yang terdampak implikasi adanya pemilu serentak tahun 2024 perlu tingkat kewaspadaan soal aturan teknis. Ini PR besar bagi KPU. Proses pembentukan KPUD akan seperti apa?. Apakah menunggu Perppu Pemilu atau kah akan mengambil kebijakan sebagai diskresi kewenangan dari KPU?.

Baca Juga :  KNPI Mengapresiasi Bahlil untuk Memimpin Indonesia Pada 2024

Perppu Pemilu

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Saifudin
Editor : Admin
Sumber :

Berita Terkait

Makna Natal & Cinta yang Tulus Senator Nelson Wenda Bagi Anak-Anak Terpingirkan
Jadilah Garam dan Terang
Forum Rakyat Indonesia Unggul: Refleksi Akhir Tahun 2024, Mengurai Benang Kusut Problematika & Meraih Masa Depan Indonesia Unggul 2045
Peran Pemerintah sebagai Solusi atas Konflik di Kabupaten Lani Jaya
Bahtera Penjual Angin: Humor Gus Dur Mencubit HMI
Mengapa Yesus Lahir di Dunia
Politik dan Natal di Tanah Papua
Konflik Politik dan Resolusi

Berita Terkait

Kamis, 2 Januari 2025 - 18:25 WIB

Polres Bungo Mendapat Apresiasi Mahasiswa Bungo Jakarta atas Kinerja Cemerlang Sepanjang 2024

Kamis, 2 Januari 2025 - 10:48 WIB

Pj. Bupati Lombok Barat Diduga Terlibat Politik Kepentingan dalam Pengusulan Jabatan, Masyarakat Tuntut Evaluasi

Rabu, 1 Januari 2025 - 16:45 WIB

Tiga Raperda Cianjur Disahkan Akhir Tahun 2024, Satu Ditunda Karena Pertimbangan Ini

Rabu, 1 Januari 2025 - 10:22 WIB

Tuntutan Hak vs Ancaman Hukum: Sorotan API terhadap Sikap PT NHM

Selasa, 31 Desember 2024 - 12:33 WIB

38 Personel Gabungan Polres Halsel Naik Pangkat, Ini Pesan Kapolres

Senin, 30 Desember 2024 - 16:21 WIB

TPID Tidore Gelar Pasar Murah Jelang Tahun Baru

Sabtu, 28 Desember 2024 - 16:01 WIB

Mantum GMNI Enrekang Harap Kapolres Sinjai Segera Proses Oknum Kekerasan Kader GMNI

Rabu, 25 Desember 2024 - 02:23 WIB

Perkuat Potensi Daerah, PT Wanatiara Persada Gandeng Perusda Prima Niaga 

Berita Terbaru