Pesan Pangdam XVII/Cenderawasih Kepada TNI Polri Dan Masyarakat Pada Upacara Gaktib Dan Yustisi Tahun 2023

Rabu, 8 Maret 2023 - 16:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAYAPURA – Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin upacara gelar Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer tahun anggaran 2023 bertempat di lapangan Upacara Makodam XVII/Cenderawasih Jayapura. Rabu (08/03/2023).

Demikian disampaikan Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman, S.I.P., M.H dalam keterangannya.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam XVII/Cenderawasih berpesan kepada Prajurit TNI untuk tidak melanggar hukum, sehingga perlunya komunikasi dalam pembinaan di Satuan yaitu pimpinan maupun bawahan, sehingga Para Komandan Satuan di jajaran Kodam XVII/Cenderawasih perlu membangun komunikasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kepada Masyarakat, dengan adanya Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer mohon kerjasamanya, sehingga menjadi hal yang positif sebagai pembelajaran bagi kita semua, TNI Polri dan kita semua harus sadar hukum, bersama masyarakat menciptakan kehidupan sesuai norma-norma,” jelas Pangdam XVII/Cenderawasih.

Sementara itu, Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan pelaksanaan Operasi Gelar Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer TA 2023 sesuai visi dan misi TNI dalam mewujudkan prajurit TNI yang profesional, modern dan tangguh, Kepolisian Militer TNI menyelenggarakan fungsi Polisi Militer, diantaranya adalah penegakan hukum, tata tertib dan disiplin bagi prajurit serta PNS TNI melalui penggelaran operasi penegakan ketertiban dan operasi yustisi.

“Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menjadi hal yang sangat penting. Bahkan berdasarkan data laporan operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer tahun 2022, masih ditemukan adanya trend kenaikan jumlah kasus dibandingkan tahun 2021. Kasus yang menonjol adalah pelanggaran disiplin dan tata tertib yang meningkat sebesar 50,6 % dan pelanggaran pidana desersi sebesar 13,55 % meningkat dari tahun sebelumnya,” jelas Pangdam XVII/Cenderawasih.

Baca Juga :  KPU Malut Membuat Putusan Premature Terkait Penundaan Pelantikan NUK

“Hal ini juga yang kemudian menjadi pertimbangan bagi TNI untuk tetap menjadikan gelar operasi gaktib dan operasi yustisi sebagai salah satu prioritas dalam pembinaan personel di lingkungan TNI,” tambah Pangdam XVII/Cenderawasih.

Kali ini Operasi Gaktib dan operasi Yustisi Polisi Militer tahun 2023 mengangkat tema “Dengan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Tahun Anggaran 2023, Polisi Militer siap meningkatkan ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib prajurit, guna menjadi Patriot NKRI, dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional”.

Lebih lanjut dikatakan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih bahwa sasaran penyelenggaraan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi adalah, meningkatkan disiplin, tata tertib serta kepatuhan hukum segenap prajurit TNI baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari dan menindak prajurit TNI yang melanggar hukum, disiplin, dan tata tertib di mana pun berada, serta mencegah arogansi prajurit TNI yang dapat merendahkan martabat dan citra TNI di masyarakat.

“Pelaksanaan operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI ini akan digelar sepanjang tahun 2023 dalam bentuk operasi mandiri maupun operasi gabungan, sesuai dengan wilayah hukum masing-masing.”

Baca Juga :  Di Duga Korupsi, APPP MALUT Bakal Lapor Mantan PLT Inspektorat Halsel Farida Abbas

“Menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, perlu diwaspadai munculnya politik identitas di masyarakat. Dalam menyikapi situasi ini, seluruh prajurit TNI hendaknya tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik. Polisi Militer dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak selaras dengan netralitas TNI seperti penggunaan atribut partai oleh anggota TNI dan penggunaan fasilitas dinas oleh pihak yang tidak berhak.”

“Dengan perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial, telah menimbulkan dampak negatif berupa beredarnya hoaks dan informasi yang belum jelas kebenarannya. Media sosial telah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai macam tujuan dan kepentingan, seperti pemanfaatan isu SARA untuk provokasi, doktrin radikal, ujaran kebencian, kampanye hitam, penipuan online dan lain-lain. Hal ini menuntut prajurit Polisi Militer TNI untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dalam rangka mencegah dan menindak upaya kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik atau I.T.E. yang dapat menimbulkan citra negatif terhadap TNI.”

“Polisi Militer harus menjadi contoh terbaik dari ketaatan terhadap hukum dan menjadi model serta sosok terbaik dari disiplin seorang prajurit. Kehadiran dari prajurit Polisi Militer TNI bukan untuk ditakuti, tetapi justru diinginkan dan dicari.”

“Kuasai secara menyeluruh tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta prosedur pelaksanaan operasi dengan fokus terhadap sasaran yang akan dicapai dan manfaatkan perkembangan teknologi dan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas.”

Baca Juga :  Hadiri Sertijab Panglima TNI, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Netralitas TNI Dalam Pemilu 2024

“Jaga nama baik TNI dan perkuat sinergitas serta soliditas dengan aparat penegak hukum lainnya demi suksesnya penyelenggaraan operasi Gaktib dan Operasi Yustisi ini,” kata Mayjen TNI Muh. Saleh.

Tak hanya itu, Pangdam XVII/Cenderawasih menambahkan, bila terjadi anggota yang melanggar atau ditemukan bawa kendaraan dinas yang kurang tertib, agar ditangkap dan dibuatkan SIM, ditemukan yang di cafe-cafe ditangkap panggil istrinya kalau sudah berkeluarga, kalau bujangan panggil ibunya. Jangan langsung dihukum dan diproses kemudian tidak sembuh-sembuh.

“Yang penting adalah sembuh dari bibit-bibit penyakit pelanggar hukum. Karena sejatinya sebagian manusia ditakdirkan untuk berbuat baik, kalau ada saudara-saudara kita yang tidak berbuat baik, itu adalah khilaf atau tidak mungkin dalam suasana mabuk.”

“Kita di Papua ini sudah saya cek khususnya TNI Polri bila ada yang melanggar agar diproses, diperiksa yang betul sesuai hukum yang berlaku,” tutup Pangdam XVII/Cenderawasih.

Turut hadir dalam upacara Gelar Penegakkan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E., Irdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Agus Supriyo Winarno, S.Sos., Kapoksahli Pangdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Danang Wiranta, Dansatpom Lanud Silas Papare, Kasi Gakkum POM Lantamal X Jayapura dan para Pejabat Kodam XVII/Cenderawasih serta personel POM TNI AD, AU dan AL.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Fiqram
Sumber :

Berita Terkait

Diduga Membeck’up Aktifitas Galian C Ilegal, Muamil Meminta Kapolda Malut Copot Kapolsek Obi
PB-FORMMALUT Minta Kapolsek Obi Tindak Tegas Galian C, Milik Hasan Hanafi 
Soal Kasus Korupsi Bank BPRS, Kejari Halsel Di Demo 
Pemkot Tidore Raih Penghargaan Pengelolaan TKD Terbaik T.A 2024
TPID Kota Tidore Gelar Rakor Pengendalian Inflasi Jelang Nataru
Dorong Pembangunan Kaimana Berbasis Data, Bupati Freddy Thie Jalin Kermitraan Strategis Dengan BPS RI
Pemkot Tidore Kembali Raih Penghargaan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman
Hadiri Investment Forum, Bupati Freddy Thie Perkenalkan Pariwisata Kaimana

Berita Terkait

Kamis, 21 November 2024 - 13:20 WIB

Catatan Politik Senayan; Prioritaskan Program dengan Berpijak Pada Aspirasi Publik

Rabu, 20 November 2024 - 15:49 WIB

Politik di Spice Islands

Jumat, 15 November 2024 - 21:27 WIB

Transmigrasi Bukan Solusi Kesejahteraan Bagi Penduduk Orang Asli Papua

Minggu, 10 November 2024 - 12:57 WIB

Implementasi Disertasi Menteri Bahlil: Pembentukan SATGAS Hilirisasi Berkeadilan dan Berkelanjutan Mendesak Dipercepat

Selasa, 5 November 2024 - 16:12 WIB

Rancu Produk Hukum Pelantikan Presiden & Wakil Presiden

Minggu, 27 Oktober 2024 - 20:20 WIB

Kerek Lamok dan Wunuk Kerek

Minggu, 27 Oktober 2024 - 20:13 WIB

Perempuan Lani dan Cawat Tali

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 15:14 WIB

Sahabatku, Sukiman Yang Syahid Dalam Mencari Nafkah

Berita Terbaru

Daerah

Soal Kasus Korupsi Bank BPRS, Kejari Halsel Di Demo 

Minggu, 22 Des 2024 - 12:54 WIB