Pj. Gubernur Heru Budi Tegaskan APBD Paling Rendah Se-Jawa

Senin, 28 Agustus 2023 - 11:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA  –  Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta adalah yang paling rendah di antara provinsi lain se-Jawa. Ia pun mempertanyakan pihak yang menyebutkan anggaran Jakarta paling besar.

Heru Budi bahkan mengatakan APBD DKI tidak sebanding dengan APBD Banten. Heru mengaku tidak mengerti dan merasa heran dengan metode penghitungan yang dipakai pihak yang menyatakan APBD DKI paling besar.

“Kalau yang lain kan wali kotanya otonomi, kabupatennya otonomi. Mereka hanya tugasnya provinsi. Saya ngurusi sampai kelurahan, rakyat,” ujarnya kepada detikindonesia di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia menunjuk penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2023 sebesar Rp 78,7 triliun dan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024 sebesar Rp 81,5 triliun. Keduanya disebutnya masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan daerah lain.

Baca Juga :  PT. Nipsea Paint And Chemicals Ternate Takut Hadir Ke Disnaker Kota

Sebabnya adalah APBD DKIa harus digunakan atau terserap sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Di DKI Jakarta, dia menambahkan, tidak ada APBD independen Jakarta Timur atau wilayah lain. “Ada nggak APBD Bupati Pulau Seribu? Nggak ada, semua dari DKI,” kata Heru Budi.

Kepala Sekretariat Presiden itu menjelaskan pembiayaan untuk seluruh sektor mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota administrasi, kecamatan hingga kelurahan menggunakan APBD DKI. Sehingga apabila ada masalah jalan rusak, muncul penyakit penapasan, seperti ISPA, maka yang menyelesaikannya adalah Gubernur.

“Gubernur DKI ngurus sampai rakyat; Pak ISPA di Kalibaru kenapa tinggi? Saya telpon Kadis Kesehatannya. Saya telpon Sudin Kesehatannya. Saya telpon Camat, Lurahnya, beresin loh ya. Itu rakyat kita. Saya gak bisa ngeles (menghindar),” ucap Heru.

Baca Juga :  Terima Finalis Miss Universe Indonesia 2024, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Miss Universe Indonesia Jadi Duta Bangsa di Pentas Internasional

Hal itu, kata dia, karena DKI Jakarta tidak memiliki otonomi di tingkat Kabupaten/Kota yang berbeda dengan provinsi lain di mana gubernur, bupati, dan wali kota memiliki otonominya masing-masing. Dia menganggap perlu meluruskan soal perbandingan Gubernur Jakarta dan gubernur di provinsi lain.

Dengan adanya otonomi, kata Heru, maka setiap kali ada keluhan masyarakat, misalnya jalan rusak, pasar tidak layak, maka pemerintah provinsi yang lain akan dapat menyerahkannya kepada pejabat yang memimpin wilayah tersebut. “Warga tanya; Pak, itu pasar jelek. Gubernur A: Itu bukan saya, itu Kabupaten, kan dia punya anggaran sendiri. Warga lagi: Pak, perbaiki jalan. Oh Oh iya ini jalan provinsi, saya perbaiki,” ucapnya.

Baca Juga :  Universitas Nasional Kumpulkan Ilmuan Sosial Politik Dunia

Dia pun mengilustrasikan semisal Gubernur DKI Jakarta mendapat APBD Rp 83 triliun, sementara Gubernur Provinsi A, B, C dengan APBD Rp 36 triliun, Rp 30 triliun, dan Rp 24 triliun. Anggaran gubernur lain terlihat lebih kecil tapi anggaran itu hanya untuk provinsi dan belum termasuk APBD Kabupaten dan Kota.

“Kabupaten berapa banyak, berapa APBD-nya. Wali Kota berapa banyak, berapa APBD-nya. Jadi Gubernur A plus sebanyak bupatinya, sebanyak APBD wali kotanya, sama dengan Rp136 triliun, (sementara DKI Rp83 triliun,” ujarnya.

Heru Budi menegaskan APBD Jakarta adalah yang terendah se-Jawa jika bicara provinsi. Oleh karena itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI
Sumber : TEMPO.CO

Berita Terkait

Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK 2024-2029
Bertemu Jajaran Bappebti, Bamsoet Apresiasi Beroperasinya Bursa Kripto Indonesia 
Bahlil Optimis Golkar Menang 60 Persen di Pilkada Serentak 2024
KPK Harapkan Dewas Terpilih Sosok yang Berintegritas
Mardiono Beri Sinyal Maju Sebagai Ketua Umum PPP
Jokowi Hadiri Kampanye Terbuka Paslon Luthfi-Yasin di Purwokerto
Ketua DPD RI Siap Bentuk Pansus Judi Online
Kemampuan dan Dedikasi Mr. Darmono Memang Layak Pimpin PLN Persero

Berita Terkait

Rabu, 20 November 2024 - 15:49 WIB

Politik di Spice Islands

Jumat, 15 November 2024 - 21:27 WIB

Transmigrasi Bukan Solusi Kesejahteraan Bagi Penduduk Orang Asli Papua

Minggu, 10 November 2024 - 12:57 WIB

Implementasi Disertasi Menteri Bahlil: Pembentukan SATGAS Hilirisasi Berkeadilan dan Berkelanjutan Mendesak Dipercepat

Selasa, 5 November 2024 - 16:12 WIB

Rancu Produk Hukum Pelantikan Presiden & Wakil Presiden

Minggu, 27 Oktober 2024 - 20:20 WIB

Kerek Lamok dan Wunuk Kerek

Minggu, 27 Oktober 2024 - 20:13 WIB

Perempuan Lani dan Cawat Tali

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 15:14 WIB

Sahabatku, Sukiman Yang Syahid Dalam Mencari Nafkah

Rabu, 23 Oktober 2024 - 19:30 WIB

Papua Bukan Tanah Kosong

Berita Terbaru

Nasional

Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK 2024-2029

Kamis, 21 Nov 2024 - 15:08 WIB