PJ Gubernur Jakarta Terbitkan Aturan: ASN Boleh Poligami Asal Dapat Izin Atasan

Izin untuk beristri lebih dari satu itu lalu diperjelas pada pasal 5 Pergub tersebut. Mereka yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin yakni di antaranya adanya alasan yang mendasari perkawinan, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan.

Kemudian, seorang pegawai ASN bisa mendapatkan izin beristri lebih dari seorang atau poligami apabila memenuhi persyaratan lain seperti mendapatkan persetujuan tertulis dari istri atau para istri secara tertulis, mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai istri dan anak, sanggup berlaku adil, tidak mengganggu tugas kedinasan serta memiliki putusa pengadilan mengenai izin poligami.

Izin poligami itu tidak akan diberikan apabila bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut pegawai ASN, tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebelumnya, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangna, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat serta mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nantinya, izin disampaikan ke Atasan Langsung dengan melampirkan sejumlah dokumen. Yaitu surat persetujuan tertulis dari istri pegawai ASAN, salinan cetak/salinan digital keterangan pajak penghasilan/laporan harta kekayaan pegawai ASN, surat pernyataan kesanggupan berlaku adil, surat keterangan dari dokter pemerintah serta salinan cetak/digital putusan pengadilan.

Adapun izin poligami itu tidak hanya diberikan oleh PNS. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga bisa mengajukan izin tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 9. Namun, terdapat perbedaan tata cara pemberian atau penolakan permohonan izin poligami yang diajukan PNS dan PPPK.

Pada pasal 9, diatur khusus bahwa atasan langsung yang menerima permohonan dimaksud melakukan penasihatan kepada PPPK dan calon istri yang bersangkutan untuk menghindari poligami.

“Melakukan penasihatan kepada PPPK dan calon istri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristri lebih dari seorang sejauh mungkin dihindarkan,” demikian bunyi pasal 9 ayat (1) huruf a.

Apabila penasihatan itu tidak berhasil, maka atasan langsung wajib memberikan keputusan pemberian/penolakan izin beristri lebih dari seorang dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang sudah diatur sebelumnya.

Halaman : 1 2