Netty juga menyoroti infrastruktur yang belum memadai di sejumlah daerah. Beberapa wilayah menurutnya memiliki keterbatasan dalam penyimpanan dan distribusi makanan. Menurut dia, pemerintah harus segera memperbaiki kualitas infrastruktur untuk memastikan makanan sampai dengan baik.
“Untuk daerah-daerah yang masih menunda pelaksanaan program MBG, pemerintah harus mempercepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program ini merata di seluruh Indonesia,” kata Netty.
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah sistem reimburse dalam pembiayaan program di mana penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan ganti dari pemerintah. Hal ini, kata Netty, berpotensi memberatkan penyedia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Oleh sebab itu, perlu dikawal ke depannya dan dipastikan agar hak-hak penyedia makanan yang sebagiannya adalah UMKM dapat dipenuhi dengan baik,” ucap Netty.
Pemerintah telah menargetkan penerima program MBG pada Januari-Maret 2025 mencapai tiga juta orang. Sementara itu, ditargetkan hingga akhir 2025, penerima program MBG bisa menembus angka 19,47 juta orang. Sementara dalam sepekan awal, MBG telah diterima sekitar 600 ribu orang.
| Penulis | : |
| Editor | : |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
