Oleh: Amanah Upara – Dosen Ilmu Politik UMMU Ternate
Kinerja menurut Osborne dalam Quade (1990:1) berpendapat bahwa kinerja sebagai tingkat pencapaian misi organisasi merupakan langkah- langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi (visi). Semakin banyak misi yang dilakukan, maka semakin bagus kinerja dari organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya kinerja Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) tergantung sejauhmana visi-misi atau janji politik atau program kerja yang dijanjikan pada Pilgub Malut 2018 dapat diimplementasikan (direalisasikan) dengan baik atau sungguh-sungguh.
Berdasarkan laporan Bank Indonesia Agustus 2022, perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 27,74 persen. Tingkat Kemiskinan Maluku Utara September 2021 adalah sebesar 6,38 persen. Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada September 2021 sebesar 81,18 ribu orang (6,38 persen), menurun sekitar 6 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2021 yang sebesar 87,16 ribu orang (6,89 persen), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,71 persen, (BPS Malut).
Berdasarkan laporan BPS Malut tersebut mungkin itu merupakan bagian dari plues (keberhasilan) (kinerja) AGK-YA namun ada pula beberapa minus (kekurangan) AGK-YA diberbagai bidang sebagai berikut: Pertama, bidang ekonomi, jika kita membaca laporan BPS Maluku Utara tahun 2021-2022 Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia untuk periode triwulan II 2022. Selain itu Maluku Utara juga merupakan salah satu provinsi dengan angka kemiskinan terendah secara nasional. Namun ini tidak berbanding lurus dengan kondisi sosial kemasyarakatan di Maluku Utara faktanya masih banyak masyarakat Malut yang miskin dan nganggur.
Kedua, bidang pembangunan daerah, dimasa kepemimpinan AGK-YA pembangunan di Maluku Utara terutama infrastruktur jalan nasional, jembatan, dermaga, pelabuhan, dll; belum mengalami kemajuan yang berarti. Bahkan infrastruktur pembangunan yang dibangun di daerah tidak merata di seluruh Maluku Utara. Salah satu contohnya adalah “infrastruktur jalan nasional dan jembatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu”. Sejak AGK menjadi gubernur Maluku Utara sudah hampir 2 priode, infrastruktur di Sula dan Taliabu yang harus dibangun oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara kurang tersentuh. Akibatnya jalan nasional yang ada di Sula (Sula Barat, Mangoli, Fala Bisahaya, Dofa, dll) dan di Taliabu sampai tahun 2022 masyarakat di dua daerah tersebut belum menikmati jalan dan jembatan dengan baik. Padahal selama 2 priode AGK mengikuti Pilgub Malut menang di Sula dan Taliabu terutama pada Pemilihan Suara Ulang (PSU). AGK juga belum mampu membangun jembatan TEMADORE (Tidore-Ternate).
| Penulis | : Amanah Upara |
| Editor | : Admin |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
