PM PNG James Marape Di Forum Melanesia Tegas Papua Barat Dan Papua Bagian Dari NKRI

Rabu, 13 September 2023 - 14:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAYAPURA – Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah menarik kembali komentarnya sebelumnya tentang PNG tidak punya hak untuk mengomentari pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Papua atau West Papua dan telah menawarkan klarifikasi untuk “menjernihkan kesalahpahaman dan kekhawatiran”.

“Pekan lalu, Marape bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di sela-sela KTT ASEAN ke-43 di Jakarta,” demikian dikutip detikindonesia.co.id Selasa (12/9/2023)

Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Marape, ia mengungkapkan bahwa ia abstain dalam mendukung upaya West Papua untuk bergabung dalam KTT Pemimpin Kelompok Melanesian Spearhead (MSG) yang diadakan pada 23-24 Agustus di Port Villa, Vanuatu, karena Gerakan Pembebasan Bersatu West Papua “tidak memenuhi persyaratan dari sebuah organisasi yang utuh. negara yang berdaulat”.

Namun, pada Sabtu (9/9/2023), kantornya kembali mengeluarkan pernyataan, mengatakan bahwa pernyataan yang dirilis dua hari sebelumnya “dikeluarkan tanpa persetujuan” dan “secara salah” menyatakan bahwa dia abstain dalam masalah Papua Barat.

“Papua Nugini tidak pernah abstain dalam urusan Papua Barat pada pertemuan MSG,” ujarnya.

Dia mengatakan PNG “menawarkan solusi yang menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayahnya”, dan menambahkan “pada saat yang sama [PNG] mendukung posisi kolektif MSG untuk mendukung Resolusi Forum Kepulauan Pasifik tahun 2019 tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menilai apakah ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Di provinsi Papua Barat dan Papua di Indonesia.”

Marape mengatakan PNG menekankan kepada Widodo bahwa mereka menghormati kedaulatan Indonesia dan hak teritorial mereka.

Baca Juga :  Anies Kritik Pemerintahan Jokowi

“Tetapi mengenai masalah hak asasi manusia, saya menunjukkan resolusi kolektif Melanesia dan Pasifik yang memungkinkan PBB untuk memastikan tuduhan [hak asasi manusia].” katanya.

Menurut Marape, keempat pemimpin MSG telah sepakat untuk mengunjungi Presiden Indonesia “untuk membahas masalah ini”.

Presiden Widodo menjawab bahwa para pemimpin MSG dipersilakan untuk bertemu dengannya dan mengundang mereka ke pertemuan Oktober tergantung ketersediaan semua pemimpin.” Dia meyakinkan saya bahwa semuanya baik-baik saja di kedua provinsi Papua dan mengundang para pemimpin PNG lainnya untuk mengunjungi provinsi-provinsi tersebut. “katanya.

Marape juga mengatakan bahwa wakilnya John Rosso juga diperkirakan akan memimpin delegasi ke Papua Barat untuk “menyelidiki masalah hak asasi manusia (HAM)”.

Baca Juga :  Senator Asal Papua Barat Filep Membantah Klaim Bapak Wapres RI

Sementara itu, ia meyakini kehadiran Indonesia di MSG sebagai associate member dan ULMWP sebagai pengamat di MSG “sudah cukup untuk saat ini”.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Yuli
Sumber : Jubi.id

Berita Terkait

Berdalil Efisiensi Anggaran Pembangunan Jalan Pulau Obi Dibatalkan, Pemerintahan Serly-Sarbin Diresahkan 
Gegara Minuman Keras Seorang Pemuda  Desa Silang, Menjadi Korban Penganiyaan
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Sampaikan Terima Kasih dan Salam Perpisahan ke Provinsi Induk
Afriansyah Noor Tegas: Pelanggaran Sertifikasi Halal Akan Ditindak Tanpa Kompromi
Diskusi Transmigrasi Patriot dengan PTN Terkemuka, Wamen Viva Yoga: Bangun Semangat Wirausaha Mahasiswa untuk Majukan Daerah Transmigrasi
Wamen Transmigrasi Viva Yoga: Tak Ada Matahari Kembar di Republik Indonesia
Sekjen Demokrat Herman Khaeron Dukung Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Yakini Bisa Sinergi dengan Koperasi yang Sudah Ada
Gubernur Malut Luncurkan KIP Kuliah Daerah, Direspons Positif Pemerintah Pusat

Berita Terkait

Rabu, 23 April 2025 - 12:02 WIB

Menteri UMKM Maman Rancang Dua Langkah Strategis Hadapi Gelombang Produk Impor dari China

Rabu, 23 April 2025 - 11:05 WIB

Menteri UMKM: IPPA Fest Tunjukkan Apresiasi Terhadap Karya Narapidana

Selasa, 22 April 2025 - 16:33 WIB

Hari Kartini, Menteri UMKM dan Menteri PPPA Sepakat Perkuat Peran Perempuan di UMKM

Selasa, 22 April 2025 - 15:42 WIB

MIND ID Siapkan Proyek Investasi Senilai USD 14,3 Miliar untuk Dukung Danantara

Selasa, 22 April 2025 - 12:55 WIB

Menteri UMKM Maman Dorong Usaha Warga Lapas Diakui sebagai UMKM

Senin, 21 April 2025 - 13:58 WIB

Direktur Utama PLN Dorong Pemanfaatan Hidrogen Hijau di Transportasi Laut

Senin, 21 April 2025 - 12:02 WIB

Rektor UMJ Tekankan Halalbihalal sebagai Sarana Penguat Ukhuwah Islamiyah

Senin, 21 April 2025 - 08:33 WIB

Demi Mensuport Bisnis, Perkumpulan Pengusaha Teknologi Lions Anaba Menjalin Acara Halal Bi Halal

Berita Terbaru

KALIMANTAN TIMUR

Aksi Sigap Lanal Balikpapan Padamkan Kebakaran di Bukit Pelajar 1

Rabu, 23 Apr 2025 - 23:34 WIB