PNKN Tolak Wacana Pengunduran Pemilu 2024

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN), melihat maraknya wacana mengenai Pengunduran Pemilu 2024, menjadi hal yang ditolak keras. Oleh karena itu, PNKN mengadakan Audiensi kepada wakil rakyat. Pada hari Senin (28/03/2022), pukul 15.00 wib, PNKN mengadakan Audiensi ke Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Nusantara V lantai 1, Gedung MPR/DPR RI.

Acara di koordinasi oleh Koordinator PNKN, Dr. Abdullah Hehamahua, MM. dan Dr. Marwan Batubara.

Penyampaian aspirasi-aspirasi yang mewakili 8 golongan masyarakat, mengenai penolakan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden disampaikan agar pemerintah Pusat memperhatikan situasi Negara yang terjadi. Semuanya mengkritik kebijakan Pemerintah saat ini yang dianggap sangat memberatkan dan merugikan kehidupan masyarakat Indonesia.

Baca Juga :  Bupati Bursel Beri Bantuan Kepada Korban Bencana di Tiga Desa Terdampak

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Demikian pernyataan PNKN dalam Audiensi ke DPD RI melalui rilis nya kepada media:

“PNKN MEMPERPANJANG MASA JABATAN PRESIDEN,
PENGKHIANATAN TERHADAP UUD 45”

Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) setelah memperhatikan tujuh tahun
pemerintahan sejak Pilpres 2014 khawatir terhadap bubarnya NKRI terbelahnya
bangsa penginjak-injakan konstitusi serta rakyat yang terjajah oleh oligarki.

Penomena-penomena tersebut dikhawatirkan akan menumbuhkan frustrasi bahkan
kemarahan rakyat yang berpotensi mengulangi pergantian pemenntahan seperti tahun 1967 dan 1998 Kemarahan rakyat tersebut dalam pengamatan PNEN disebabkan beberapa informası, analisis dan fakta berikut :

1. Presiden tidak menyatakan sikap tegas untuk melaksanakan UUD 45 secara
konsisten dengan melarang opini dan wacana pengunduran Pernilu. Hal inidapat dibaca dan pernyataan presiden yang mengatakan, wacana tersebut merupakan bentuk demokrasi Presiden tidak sadar bahwa demokrasi Pancasila adalah kebebasan masyarakat dalam berpendapat berdasarkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi, bukan demokrasi liberal seperti yang terjadi di luar negeri.

Halaman : 1 2 Selanjutnya