“Akan menjadi bola panas, dan dipolitisir jika Menteri Nadiem lamban menangani kasus ini. Dalam penelurusan rekam jejak, jika telah ditemukan pelanggaran akademik, konspirasi politik dan intervensi dari pihak eksternal terhadap tahapan proses Pilrek Unsrat. Maka secepatnya diambil solusinya. Selamatkan kampus dari praktek politisasi. Silahkan perintahkan Dirjen Dikti untuk segera mengambil keputusan. Menganulir calon yang bermasalah. Artinya, harus ada progres,” tutur Khaidir selaku Direktur Democracy Care Institute.
Tidak hanya itu, Khaidir menyebut sesuai surat 6 Juni 2022 yang dikeluarkan atas nama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Plt Direktur Jenderal, Nizam menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Khaidir menduga jangan sampai Kementerian bermain untuk mengulur waktu dan membangun bargaining politik.
“Merujuk pada Surat dari Kementerian yang ditujukkan kepada Ketua Senat Universitas Sam Ratungi Manado, tanggal 6 Juni 2022 ini juga seperti mengulur waktu. Tidak cepat menyelesaikan substansi masalah. Idealnya, Pilrek Unsrat dilaksanakan tanggal 7 Juni 2022. Kenapa ada permintaan dimundurkan. Kami mengingatkan jangan sampai ruang ini dimanfaatkan untuk bargaining politik. Jadi rusak wajah Kementerian, yang secara langsung merusak citra positif Pak Presiden Jokowi,” tutur Khaidir menutup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk diketahui, pada proses penelusuran rekam jejak calon peserta, verifikasi, dan evaluasi terhadap dokumen atau data yang berkaitan dengan proses Pilrek Unsrat tahun 2022-2026, telah dilakukan pihak Kemendikbudristek. Khaidir menyebut, publik berharap pemilihan Rektor Unsrat dapat terselamatkan dari sandera kepentingan pihak-pihak tertentu.
| Penulis | : Mas |
| Editor | : Michael |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
