>
Kongres PDI tahun 1986, berlangsung di Jakarta ketika NKRI masih dalam sistem, struktur, kultur politik yang tertutup, sentralistik, represif, dan otoritarian. Watak sistem, struktur, dan kultur politik tersebut merebak, menguat, dan melembaga selama dalam Pemerintahan Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Institusi Departemen (Kementerian) Dalam Negeri RI berposisi dan “berkuasa” melakukan “pembinaan dan pengarahan” politik. Ada dengan tertutup, dengan relatif terbuka, dan dengan terbuka. Ada secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang vulgar, kasat mata, dan sering tidak halus.
Budaya pembinaan dan pengarahan politik, disebabkan kepentingan kekuasaan institusional pemerintahan. Kepentingan tersebut, sering mengalami dinamika dan dialektika. Perihal tersebut disebabkan karena sering bercampur dengan kepentingan partikular kelompok dan kepentingan pribadi penguasa tertentu. Jikalau kepentingan yang masih belum dan tidak bercampur saja berakibat fatal bagi pembangunan, pembaharuan, penataan, dan penguatan sistem kepartaian. Apalagi manakala kepentingan sudah bercampur aduk antara kepentingan institusional dan personal.
Politik intervensi semakin berjalan dominan dan bertambah kompleks ketika terjadi percampuran antara kepentingan kekuasaan institusional pemerintahan dengan kepentingan kelompok dan pribadi pejabat selaku Pembina dan Pengarah Politik. Ketika kepentingan tersebut semakin bercampur maka tentu semakin mengganggu dan merusak kedaulatan dan kesehatan sistem kepartaian. Fungsi dan tugas pokok kepartaian menjadi kurang dan bahkan tidak berjalan efektif, produktif, dan strategis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
| Penulis | : Firman Jaya Daeli |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Selanjutnya
