Praktisi Hukum Desak: KPK Ambil Alih Kasus BPRS Saruma

Selain UU Tipikor, kasus ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Sarwin menyoroti beberapa pasal krusial yang bisa menjerat para pelaku:

Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan, yang mengancam pidana hingga 15 tahun penjara bagi pengurus bank yang melakukan pencatatan palsu atau penyalahgunaan kewenangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU, yang menetapkan hukuman berat bagi siapa saja yang menyamarkan atau mentransfer hasil kejahatan dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.

Sarwin menegaskan, mantan Sekretaris Daerah Saiful Turuy dan mantan Kepala BPKAD Aswin Adam, yang sebelumnya telah dicopot dari jabatan oleh Bupati Usman Sidik pada Juni 2023, harus segera diperiksa lebih lanjut. “Pencopotan jabatan bukan bentuk pertanggungjawaban hukum. Jika terbukti terlibat, mereka harus diseret ke pengadilan,” katanya.

Jangan Ada Impunitas, KPK Harus Bertindak!

Menurut Sarwin, jika kasus ini terus dibiarkan berlarut-larut, akan ada preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di daerah. “Jika pejabat tinggi bisa lolos dari jerat hukum hanya karena dilindungi oleh kekuatan politik, maka ini adalah bentuk pembangkangan terhadap sistem hukum. Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada intervensi kekuasaan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya, bersama elemen masyarakat sipil, siap mengawal kasus ini hingga ke tingkat pusat. “Kami akan melaporkan langsung ke KPK jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan yang signifikan dari aparat penegak hukum di daerah. Negara tidak boleh membiarkan uang rakyat dirampok tanpa konsekuensi hukum!” pungkasnya.

Halaman : 1 2