Dari dua ayat itu sudah jelas bahwa tidak tertulis siapa pihak yang memiliki wewenang untuk penyelidikan dan penuntutan saat terjadi pelanggaran Pergub No.12 Tahun 2016. Bahkan dalam aturan tersebut juga tidak menyebutkan sanksi apa yang akan diterima oleh pihak pelanggar.
Berikutnya, pada pasal 13 juga hanya mengatur tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait pengawasan dan pengendalian kegiatan terhadap ormas atau LSM yang melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik serta orasi yang bersifat menghasut. Setelah itu, disebutkan pula bahwa Satuan Pamong Praja hanya bertugas melakukan penjagaan, pengamanan, pembinaan ketertiban, serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi selama HBKB.
Menurut Afan, kewenangan yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI serta Satuan Pamong Praja (selaku SKPD/UKPD) dalam Pergub tersebut lebih bersifat persuasif, bukan langkah penegakan hukum, apalagi penyidikan hingga menjatuhkan sanksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sehingga, kami dari relawan Prabowo Gibran berpendapat agar Bawaslu Jakarta Pusat lebih bijak dan profesional dalam melihat serta menyikapi apalagi sampai menyimpulkan tentang ada atau tidaknya pelanggaran pidana pemilu. Kalaupun kegiatan bagi-bagi susu tersebut dianggap sebagai pelanggaran dalam car free day, maka itu bukan kewenangan dari Bawaslu Jakarta Pusat,” imbuh Afan
| Penulis | : Delvi |
| Editor | : Fikram |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
