Putusan Damai Dibacakan, Wikileaks: Pidana Tetap Lanjut, Perdamaian Hanya jadi Bahan Pertimbangan Hakim

Selasa, 1 Agustus 2023 - 23:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, CIBINONG – Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong kembali menggelar sidang gugatan perdata dengan agenda putusan salinan  Perjanjian Damai (Akta Van Dading) atas perkara nomor 129/Pdt.G/2023/PN.Cbi, dengan Penggugat, Priscillia Georgia dan Tergugat I, J-Trust Investment Indonesia (JTII), Christian Billy Bukit (Tergugat 2), Sharon Fernando (Tergugat 3), serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 di Ruang Sidang Mudjono, Lt.2 PN Cibinong, Selasa (1/8/2023) Siang.

Dalam Perjanjian Damai tersebut pihak pengugat disebut sebagai Pihak 1 dan tergugat 1,2, dan 3 disebut sebagai pihak 2 karena memiliki satu kesatuan rangkain hukum yang tak terpisahkan. Maka untuk itu Majelis Hakim yang memimpin sidang tersebut memutuskan diantaranya; Masing-masing pihak di hukum untuk mematuhi segala isi Akta Van Dading; Membebankan penggugat untuk membayar biaya selama sidang di PN Cibinong sebesar Rp.346.000,-; Membenarkan bahwa pihak 1 telah melakukan pembayaran sebesar 1.9 Milyar kepada Pihak 2 (Billy Bukit) untuk penebusan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai jalan damai, serta mengabulkan Perjanjian Damai tersebut.

Adapun Majelis Hakim yang bertugas memimpin sidang Putusan Perjanjian Damai, Victor Suryadipta (Hakim Ketua), Ruth Marina damayanti Siregar (Hakim Anggota), Amran S Herman karena sedang Diklat digantikan oleh Wahyu Widuri (Hakim Anggota) bersama Panitera, Roy Saragih. Sedangkan para pihak diwakilkan oleh Kuasa Hukum masing-masing.

Pihak Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya Ricky Wikileaks, Tergugat 1 diwakili oleh Diana Hawaty Simanjuntak, untuk Tergugat 2 dan 3 diwakili oleh Amalia Richy.

Usai pembacaan Akta Van Dading, kuasa hukum J-Trust dalam keterangan dihadapan media menyampaikan, “hari ini kita tadi pembacaan putusan Van Dading. Bahwa para pihak sepakat untuk perjanjian perdamaian, jadi para pihak di minta untuk mentaati isi dari perjanjian damai tersebut. Hari ini hanya pembacaan saja, untuk salinannya akan diberkan minggu depan.

Sementara tanggapan dari kuasa hukum tergugat 2 dan 3, Amalia Richy mengatakan bahwa, “pihak kami sudah menganggap selesa dan tidak akan permasalahkan urusan ini. Justru dari masalah ini kami dapat menjalin silaturahmi dan persaudaraan.

Hal senada disampaikan oleh Ricky Wikileaks, ditempat yang sama Wikileaks menegaskan bahwa untuk permasalahan perdata telah selesai dengan mengambil langkah damai dari semua pihak.

Baca Juga :  Pesta Miras Berujung Penikaman Hingga Tewas, Pelakunya Karyawan PT.Trimax

“Hari ini kita telah mendengarkan, bahwa putusan perjanjian damai telah dibacakan tinggal menunggu salinan saja. Artinya kami sepakat untuk berdamai,” ucapnya.

Saat ditanya mengenai proses perdata yang telah berjalan di Polda Metro Jaya, Wikileaks menyampaikan bahwa urusan pidana akan dibahas lebih lanjut oleh pihak kuasa hukum J-Trust.

Ricky Wikileaks (Kiri), Diana Hawaty Simanjuntak (Tengah), dan Amalia Richy (Kanan).

“Untuk pidana nanti saya akan bahas dengan bu Diana. Biarkan urusan perdata selesai dulu sampai menerima salinan perjanjian Perdamaian,” katanya.

Saat di kulik lebih lanjut oleh awak Detik Indonesia kepada Ricky Wikileaks mengenai sudah sejauh mana proses pidananya berlangsung, kuasa hukum penggugat tersebut membeberkan bahwa sudah sampai tahapan pemanggilan pihak.

“Untuk proses pidana sendiri sudah masuk ke tahap pemanggilan pihak terkait. Sebenarnya banyak yang tidak paham bahwa meskipun urusan perdata telah selesai namun tidak bisa menggugurkan pidananya karena 2 konteks yang berbeda. Jadi kami terserah dari pihak J-Trust saja apakah ingin musyawarah atau lanjut kasus pidananya terkait subjek bukan objek” bebernya di lokasi berbeda.

Kalau dibaca dalam Pasal 76 sampai Pasal 85 KUHP, lanjut Wikileaks, “di buku Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab VIII tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, itu sudah sangat jelas.

Baca Juga :  LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Istri Irjen Ferdy Sambo?

“Jadi sudah sangat jelas bahwa Akta Van Dading di Pengadilan Negeri kasus perdata tidak bisa menggugurkan proses pidananya. Pada Pasal tersebut dalam HUKP jelaskan berbunyi bahwa, perdamaian yang dilakukan antara Y dan perusahaan tidak dapat menjadi alasan penghapusan hak penuntutan/peniadaan atas delik tersebut. Artinya, sesuai dengan aturan perdamaian hanya menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara di persidangan. Perdamaian tidak menggugurkan tindak pidana,” jelas Ricky Wikileaks yang mengupas isi dalam KUHP.

Ricky menambahkan bahwa,”kita sebagai kuasa hukum harus lebih jeli dalam melihat dan menangani kasus yang kita tangani agar tidak salah dalam pemikiran dalam pemahaman terkait hukum.

“Kita sershakan saja pada penyidik yang memiliki kewenangan terkait pidananya. Kalau kami tidak mau intervensi urusan itu. Sebagai warga negara yang baik maka kita harus mengikuti semua prosedur yang ada,” turupnya dengan seyuman manis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Michael
Editor : Michael
Sumber : Special Report

Berita Terkait

Kepala Desa Waigoiyofa Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polres Kepulauan Sula
Dinamika Sengketa Merek: Antara Regulasi dan Realitas Bisnis
Warga Berhak Melaporkan Pejabat yang Bertindak Diskriminatif, Ini Dasar Hukumnya
RUU Kejaksaan Dinilai Bermasalah, SEMMI Jakarta Pusat Desak Revisi Demi Demokrasi
Dinilai Melakukan Contempt of Court di PN Jakut, Razman Cs Terancam Pidana
Gasak 30 Miliar, Polres Jakpus Tetapkan dua Tersangka namun Belum bisa Tunjukan Barang Bukti
Safitri Malik Soulisa-Hemfri Lesnussa Gugat Hasil Pilkada Buru Selatan, Ini Masalahnya!
Opini: Hukum sebagai Arena Kompromi antara Penegak Hukum, Penguasa, dan Pengusaha

Berita Terkait

Selasa, 1 April 2025 - 15:57 WIB

Kampung Duri Kosambi Rayakan Lebaran Antar Kampung, Fachry Dukung Jadi Warisan Budaya

Selasa, 1 April 2025 - 14:56 WIB

Menteri UMKM Maman Abdurrahman Gelar Open House di Rumah Dinasnya

Senin, 31 Maret 2025 - 20:59 WIB

Menag Nasaruddin Umar Ajak Umat Islam Jaga Spirit Ramadan Usai Idulfitri

Senin, 31 Maret 2025 - 13:44 WIB

Ribuan Umat Muslim Laksanakan Salat Idul Fitri 1446 H di Jatinegara

Senin, 31 Maret 2025 - 07:26 WIB

Oknum Polisi di Sikka Cabuli Dua Remaja, Salah Satu Korban Bakar Diri hingga Tewas

Senin, 31 Maret 2025 - 04:36 WIB

Kesibukan Malam Takbiran di Jakarta: Polisi Gambir Jamin Kelancaran Lalu Lintas Menyambut Idul Fitri

Minggu, 30 Maret 2025 - 13:31 WIB

IKA Trisakti Matangkan Pemilihan Ketum 2025-2028, Usung Musyawarah Mufakat

Sabtu, 29 Maret 2025 - 21:08 WIB

Tinjau Pos Pelayanan Mudik di Terminal Pulogebang, Kapolri Imbau Pemudik Jaga Keselamatan

Berita Terbaru

KALIMANTAN TIMUR

Kasatgas Humas Perkuat Sinergitas di Pos PAM Saat Hari Raya

Selasa, 1 Apr 2025 - 20:52 WIB

Bupati Andi Rudi Latif (tengah) bersama Wabup H. Bahsanuddin (kiri) dan Ketua DPRD Tanbu, Andrean Atma Maulani serta jajaran Pemkab Tanah Bumbu menyambut warga dalam Open House Idul Fitri di kediamannya.

KALIMANTAN SELATAN

Bupati Tanah Bumbu Gelar Open House Idul Fitri, Warga Antusias Hadir

Selasa, 1 Apr 2025 - 18:02 WIB