Sebagai solusi, pemerintah berencana menerapkan berbagai strategi, termasuk pemberian bantuan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan UMKM, serta pendampingan bagi desa-desa miskin. Saat ini, Pemprov Papua Barat masih menunggu data tunggal sosial ekonomi nasional dari pemerintah pusat agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
“Dengan adanya data tunggal, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan intervensi yang lebih efektif,” ujar Deassy.
Pada Rakornas nanti, Papua Barat yang termasuk dalam 10 daerah prioritas akan mendapatkan perhatian khusus dalam pembahasan. Dengan status ini, Papua Barat berpeluang menerima program dan tambahan anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pengentasan kemiskinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menargetkan setiap tahunnya angka kemiskinan menurun sebesar 1%, dan hal ini akan dimasukkan dalam RPJMD karena sudah menjadi target gubernur dan wakil gubernur,” jelasnya.
Sumber : Link Papua
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : LINK PAPUA |
Halaman : 1 2
