Rakyat Miskin Ekstrem Wilayah Pesisir Indonesia dan Asia Tenggara: Butuh Perbaikan Regulasi Skala Nasional

Maka, harus ada penjaminan ketersediaan akuntabilitas ke seluruh nilai rantai, serta perhatian khusus terhadap pekerja industri perikanan. Selain itu, harus menetapkan batas penggunaan buruh kontrak, outsourching, dan pekerja mandiri demi perlindungan kerja. Perbudakan modern adalah masalah yang banyak diketahui pada rantai pasokan pekerja perusahaan industri perikanan. Untuk mengakhiri perlakuan buruk terhadap para pekerja. Setiap perusahaan harus memiliki standar perburuhan.

Perbudakan modern memengaruhi hampir setiap industri perikanan tidak dalam posisi adanya transparansi di rantai pasokan pekerja. Maka, Indonesia sudah saatnya, gagas dan berlakukan Undang-Undang Perbudakan Modern, sebuah undang-undang yang dirancang untuk memperbaiki upaya memerangi perbudakan.

Undang-Undang itu mengharuskan perusahaan untuk menerbitkan laporan tahunan di situs induatri perilusahaan sebagai langkah-langkah pengawasan untuk memastikan perbudakan tidak ada terjadi. Pengawasan tenaga kerja di sektor perikanan masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya praktik perdagangan manusia (human traficking), terutama yang menimpa anak buah kapal (ABK). Kondisi itu terjadi karena ABK kapal perikanan saat ini masih belum memenuhi standar kelayakan kesejahteraan. Seperti dilihat dari segi upah dan jam kerja.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oleh karena itu, salah satu solusinya selain terus perbaiki regulasi-regulasi yang ada, harmonisasi antara pemerintah sebagai produk regulasi dengan para pekerja industri maupun bersama perusahaan. Selama ini perbudakan regulasi disektor perikanan dan kemaritiman di Indonesia masih marak dan sangat tumpang tindih regulasi yang dikeluarkan. Padahal, regulasi pemerintah sebenarnya dapat mendorong kekuatan ekonomi perikanan yang memiliki potensi yang besar.

Potensi tersebut harus dikelola secara baik agar hasilnya maksimal, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bukan dengan menerbitkan regulasi yang membuat banyak industri perikanan tutup juga. Lebih jauh, pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir dengan efektivitas pengelolaan sumber daya laut yang ada.

Menurut data Kementerian Keuangan, anggaran lintas kementerian tahun 2021 untuk berbagai program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan di wilayah pesisir mencapai lebih dari 76 triliun rupiah. Pada 2021 juga dilakukan penambahan (bantuan) sosial sembako dan bantuan langsung tunai, BLT Desa, pada 35 kabupaten/kota di 7 Provinsi (prioritas), yang di antaranya 24 kabupatennya termasuk wilayah pesisir. Penambahan bansos untuk pengurangan beban masyarakat miskin ekstrem, peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah, dan kolaborasi (diperlukan) untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir tidak terpisahkan dari program penanggulangan kemiskinan ekstrem secara umum, seperti pembangunan infrastruktur dasar, program padat karya tunai, bantuan permodalan dan pembiayaan UMKM, serta program produktif terkait akses pekerjaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Prakerja, pembangunan Kampung Nelayan Maju, dan Kampung Perikanan Budidaya. Penyaluran di perikanan pada sektor KUR sejak Januari sampai 20 Desember 2021 sudah mencapai 5,18 triliun Rupiah dan diberikan kepada 145.547 debitur.

Selama ini, pengelolaan potensi potensi perikanan dan kekuatan sektor industrinya terjebak pada pemenuhan stok ikan secara nasional semata dan merasa bangga karena ikan banyak. Namun juga harus berorientasi pada kesejahteraan nelayan. Jangan sampai stok cukup tapi tidak menyejahterakan nelayan, pekerja industri dan buruh migran. Produksi memang harus masif dan berkualitas tinggi oleh industri karena faktor itu juga menentukan kesejahteraan nelayan, pekerja dan buruh migran.

Menurut Hanif Dakhiri (2016) bahwa untuk meningkatkan produksi sektor maritim, kuncinya ada disumber daya manusia. Mereka harus berdaya saing sehingga mampu meningkatkan produksi secara masif, segar dan harga yang terjangkau. Nelayan juga harus mendapatkan perlindungan. Industri kelautan dan perikanan harus kompetitif sehingga pendapatan nelayan bisa membaik. Namun, untuk menjadikan perikanan sebagai industri yang kompetitif tentu tidak bisa menangkap ikan hanya dengan tombak. Perlu teknologi. Tak harus ada larangan terhadap alat tangkap nelayan.

Langkah ini penting untuk meningkatkan infrastruktur publik, penciptaan lapangan kerja, pembelajaran dan keterampilan, dan investasi swasta. Pemulihan ekonomi juga harus didukung oleh digitalisasi guna terus meningkatkan produktivitas ekonomi sehingga bisa menguatnya pertumbuhan yang sehat. Para pemangku kepentingan dapat memfasilitasi transfer teknologi dan dukungan teknis untuk perusahaan, menjadikan teknologi makin lebih murah dan menjangkau masyarakat yang lebih luas, serta membekali tenaga kerja dengan kemampuan teknologi terbaru yang akan meningkatkan kemampuan mereka sekaligus membuka peluang bagi transfer teknologi.

Mengutif Herwindo (2015) Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) mengatakan, perselisihan antara buruh dan pengusaha yang terjadi akhir-akhir ini tidak berimbas kepada sektor usaha di bidang kelautan dan perikanan. Kekisruhan buruh-pengusaha belum atau tidak berimbas ke sektor usaha perikanan. Hal tersebut kemungkinan besar karena sistem kerja antara nelayan dengan pemilik modal didasarkan pada sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dapat bervariasi, tetapi rata-rata pembagiannya adalah 60% untuk pemilik modal.

Selain di sektor hulu atau penangkapan ikan, perselisihan buruh-pengusaha juga dinilai masih belum terdengar dampaknya terkait dengan sektor hilir atau seperti industri pengolahan ikan. Meski imbas ke sektor perikanan, bukan berarti bahwa iklim perikanan dapat disebut kondusif. Iklim di bidang perikanan bukannya kondusif, tetapi memang sudah lama induatrinya pada tiarap karena faktor perbudakan regulasi.

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sebuah negara kepulauan yang beragam dengan lebih dari 300 kelompok etnis – telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak berhasil mengatasi krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat memahami berbagai tantangan yang di hadapi pada sektor – sektor kunci peningkatan kesejahteraan, yang sangat penting memastikan pemulihan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah efektif yang bisa dilakukan ke depan adalah membangun komunitas yang lebih kuat dan tangguh. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan program bantuan sosial, meningkatkan dukungan kepada usaha mikro dan kecil, serta meningkatkan daya saing dan sumber daya manusia.

Saat ini, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, ekonomi terbesar kesepuluh di dunia dalam hal paritas daya beli. Indonesia juga telah meraih capaian luar biasa dalam pengurangan kemiskinan dengan menurunkan lebih dari separuh angka kemiskinan sejak tahun 1999 menjadi di bawah 10 persen pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 melanda.

Perlu mengedepankan pemulihan yang tidak hanya akan mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjaga lingkungan. Pandemi juga telah membentuk pola pikir negara-negara kawasan untuk bergerak maju dalam dunia digital. Pola pikir ini perlu terus didorong agar makin menjangkau seluruh negara. Banyak perusahaan telah dengan cepat mengadopsi teknologi digital dalam model bisnis mereka, dan ini pada gilirannya semakin menuntut keterampilan yang lebih tinggi.

Bank Dunia tahun 2022 melaporkan bahwa kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi, status Indonesia berubah dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah mulai Juli 2021. Pandemi juga secara sebagian mengurangi kemajuan terakhir dalam pengurangan kemiskinan, dari angka terendah yang pernah dicapai yaitu 9,2 persen pada September 2019 menjadi 9,7 persen pada September 2021.

Seiring proses pemulihan perekonomian, pada tahun 2022 pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan mencapai 5,1 persen , didukung oleh meningkatnya ekspor komoditas serta kebijakan fiskal yang bersifat akomodatif untuk mengatasi pandemi. Namun demikian, kondisi global yang semakin menantang dan berbagai dampak berkepanjangan dari COVID-19 dapat menghambat pemulihan tersebut.

Indonesia mampu mencatatkan keberhasilan dalam mengurangi angka stunting dari 37 persen pada tahun 2013 menjadi 24,4 persen pada tahun 2021. Tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan pembangunan modal manusia Indonesia yang kuat dan produktif. Semakin lama pekerja menganggur, dan pendatang baru di pasar tenaga kerja tidak mendapat pekerjaan, semakin besar kemungkinan mereka menjadi kurang dapat dipekerjakan karena keterampilannya menjadi tidak relevan.

Perekonomian Indonesia alami kontraksi selama pandemi, walaupun saat ini berangsur pulih dengan cepat. Produktivitas tenaga kerja (Indonesia) tetap meningkat, dan ada kemungkinan besar bahwa sebagian dari peningkatan tersebut dapat dipertahankan. Kendati demikian, ketidakpastian yang signifikan akan tetap ada dan risiko penurunan perekonomian meningkat pada tahun 2022. Mendorong pemerintah dan pelaku ekonomi mulai menyiapkan langkah atas sejumlah relaksasi, stimulus, dan jaring pengaman sosial.

Di Indonesia, perubahan iklim dapat berdampak pada ketersediaan air, kesehatan dan gizi, pengelolaan risiko bencana, serta pembangunan wilayah perkotaan – khususnya di kawasan pesisir, yang berimplikasi pada kemiskinan dan ketidakmerataan. Data Bank Dunia merilis tahun 2022 bahwa Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terluas di dunia (94,1 juta hektare), dan merupakan tempat bagi lahan gambut terbesar di dunia (14,9 juta hektare) serta hutan bakau (3,31 juta hektare).

Beragam sumber daya alam tersebut menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar yang dapat mengurangi berbagai dampak perubahan iklim. Termasuk upaya mengurangi kemiskinan yang harus bekerja ekstra. Kedepan, sangat penting bagi kelangsungan mata pencaharian rakyat Indonesia, serta mendukung pembangunan jangka panjang Indonesia. Dengan demikian, Indonesia bisa tumbuh pesat.

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

Halaman : 1 2