Rapat Kerja Dengan Menkopolhukam, DPD RI Mempertanyakan Indikasi Kerugian Negara Lebih 1000 Triliun Dalam Kasus BLBI

Jumat, 3 Desember 2021 - 07:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Didalam pos laporan keuangan satu – satunya Bank adalah hanya Bank BRI yang dengan jujur dan transparan menuliskan pos penerimaan pendapatan Bunga Obligasi rekapitulasi pemerintah secara transparan bahkan dalam catatan laporan keuangan tahun 2010 Bank BRI justru mengembalikan obligasi rekapitalisasi pemerintah pada halaman 65 (catatan atas laporan keuangan konsolidasi tahun 31 Desember 2011 dan 2010).

Sebagaimana kita ketahui, Bahwa sesungguhnya Nilai Kerugian pada Keuangan Negara dalam Mega Skandal BLBI, patut diduga adalah lebih dari 1000 Triliyun. ” Dana APBN kita yang 70% nilainya bersumber dari pajak yang disetor seluruh rakyat Indonesia tersebut diduga dibiarkan luput dari sorotan DPR RI/DPD RI dan tidak ditindak lanjuti penegakan hukumnya oleh KPK-Kejagung RI,” tegas Fachrul Razi.

Baca Juga :  Catatan Akhir Pekan H. Firli Bahuri, 'Orkestrasi Pemberantasan Korupsi' di Indonesia

Terakhir Senator Fachrul Razi menegaskan, seiring dengan itu, DPD RI juga telah menerima aspirasi masyarakat dan daerah yang pada dasarnya ingin mendapatkan transparasi mengenai Kasus BLBI ini terutama mengenai nilai kerugian negara serta proses penagihan dan/atau pengembalian fasilitas BLBI dari pada Obligator/debitor.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sepakat dengan Menkopolhukam dan Tim Satgas BLBI untuk terus mengejar 110 Triliun uang negara, namun DPD RI akan terus mendalami indikasi anggaran kerugian sampai 1000 triliun,” tegas Fachrul Razi.

Hadir dalam rapat kerja pembahasan BLBI dengan Menteri Polhukam RI diantaranya, Ketua Komite II Yorrys Raweyai, Ketua Komite III, Sylviana Murni, Waka Komite IV, Ajbar, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi, Sasmito Hadinagoro, Ketua LPEKN, serta Purnama T. Sianturi, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara.

Baca Juga :  Pengukuhan 138 Pejabat di Pemkab Langkat Menuai Kritikan dan Munculkan "Bau Tak Sedap"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Abdurrahim Fabanyo, Ajak Warga Pulau Morotai, Coblos nomor Urut 1
Berangkat Ke Korsel, Ali Mochtar Ngabalin Menerima Gelar Profesor
Setelah Didukung Raja Atiati, Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik Konfrensi Pers Hari Ini Dengan Jargon SANTUN
Walikota Memberi Jawaban Atas Pembuatan Raperda Laporan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kota Tidore
Rapat Paripurna Ke 6, Walikota Tidore Kepulauan Menyampaikan RPD Tentang LPP 2023
Tokoh Adat Minta Ibu Safitri Malik Soulisa Pimpin Buru Selatan Periode Kedua
Sabet Penghargaan Nasional, Capt Ali Ibrahim, Satu – Satunya Walikota Terbaik di Maluku Utara
Bupati Freddy Thie Ajak Kokohkan Persatuan di Acara Puncak HUT Ke 21 Kaimana

Berita Terkait

Rabu, 20 November 2024 - 15:49 WIB

Politik di Spice Islands

Jumat, 15 November 2024 - 21:27 WIB

Transmigrasi Bukan Solusi Kesejahteraan Bagi Penduduk Orang Asli Papua

Minggu, 10 November 2024 - 12:57 WIB

Implementasi Disertasi Menteri Bahlil: Pembentukan SATGAS Hilirisasi Berkeadilan dan Berkelanjutan Mendesak Dipercepat

Selasa, 5 November 2024 - 16:12 WIB

Rancu Produk Hukum Pelantikan Presiden & Wakil Presiden

Minggu, 27 Oktober 2024 - 20:20 WIB

Kerek Lamok dan Wunuk Kerek

Minggu, 27 Oktober 2024 - 20:13 WIB

Perempuan Lani dan Cawat Tali

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 15:14 WIB

Sahabatku, Sukiman Yang Syahid Dalam Mencari Nafkah

Rabu, 23 Oktober 2024 - 19:30 WIB

Papua Bukan Tanah Kosong

Berita Terbaru

Nasional

Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK 2024-2029

Kamis, 21 Nov 2024 - 15:08 WIB