Rapat Kerja Dengan Menkopolhukam, DPD RI Mempertanyakan Indikasi Kerugian Negara Lebih 1000 Triliun Dalam Kasus BLBI

Jumat, 3 Desember 2021 - 07:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Didalam pos laporan keuangan satu – satunya Bank adalah hanya Bank BRI yang dengan jujur dan transparan menuliskan pos penerimaan pendapatan Bunga Obligasi rekapitulasi pemerintah secara transparan bahkan dalam catatan laporan keuangan tahun 2010 Bank BRI justru mengembalikan obligasi rekapitalisasi pemerintah pada halaman 65 (catatan atas laporan keuangan konsolidasi tahun 31 Desember 2011 dan 2010).

Sebagaimana kita ketahui, Bahwa sesungguhnya Nilai Kerugian pada Keuangan Negara dalam Mega Skandal BLBI, patut diduga adalah lebih dari 1000 Triliyun. ” Dana APBN kita yang 70% nilainya bersumber dari pajak yang disetor seluruh rakyat Indonesia tersebut diduga dibiarkan luput dari sorotan DPR RI/DPD RI dan tidak ditindak lanjuti penegakan hukumnya oleh KPK-Kejagung RI,” tegas Fachrul Razi.

Baca Juga :  Fraksi PSI Jakarta Dukung Program Pasar Murah di Jakarta

Terakhir Senator Fachrul Razi menegaskan, seiring dengan itu, DPD RI juga telah menerima aspirasi masyarakat dan daerah yang pada dasarnya ingin mendapatkan transparasi mengenai Kasus BLBI ini terutama mengenai nilai kerugian negara serta proses penagihan dan/atau pengembalian fasilitas BLBI dari pada Obligator/debitor.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sepakat dengan Menkopolhukam dan Tim Satgas BLBI untuk terus mengejar 110 Triliun uang negara, namun DPD RI akan terus mendalami indikasi anggaran kerugian sampai 1000 triliun,” tegas Fachrul Razi.

Hadir dalam rapat kerja pembahasan BLBI dengan Menteri Polhukam RI diantaranya, Ketua Komite II Yorrys Raweyai, Ketua Komite III, Sylviana Murni, Waka Komite IV, Ajbar, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi, Sasmito Hadinagoro, Ketua LPEKN, serta Purnama T. Sianturi, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara.

Baca Juga :  Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi: DPD RI Terus Berjuang Untuk Kesejahteraan dan Tunjangan Perangkat Desa Dalam Revisi UU Desa

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Mohammad Musa’ad Akhiri Tugas Sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya, Serahkan Estafet Kepemimpinan
KNPI Goes To Campus: Mempersiapkan SDM Unggul Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045
Abdurrahim Fabanyo, Ajak Warga Pulau Morotai, Coblos nomor Urut 1
Berangkat Ke Korsel, Ali Mochtar Ngabalin Menerima Gelar Profesor
Setelah Didukung Raja Atiati, Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik Konfrensi Pers Hari Ini Dengan Jargon SANTUN
Walikota Memberi Jawaban Atas Pembuatan Raperda Laporan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kota Tidore
Rapat Paripurna Ke 6, Walikota Tidore Kepulauan Menyampaikan RPD Tentang LPP 2023
Tokoh Adat Minta Ibu Safitri Malik Soulisa Pimpin Buru Selatan Periode Kedua

Berita Terkait

Minggu, 30 Maret 2025 - 13:31 WIB

IKA Trisakti Matangkan Pemilihan Ketum 2025-2028, Usung Musyawarah Mufakat

Sabtu, 29 Maret 2025 - 21:08 WIB

Tinjau Pos Pelayanan Mudik di Terminal Pulogebang, Kapolri Imbau Pemudik Jaga Keselamatan

Sabtu, 29 Maret 2025 - 19:58 WIB

Jan Maringka : Kehadiran UU TNI Wujudkan Single Prosecution System dalam Sistim Peradilan Pidana

Jumat, 28 Maret 2025 - 23:59 WIB

Torang Matuari Bentuk Badan Hukum untuk Dukung Pemberian Masukan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah

Jumat, 28 Maret 2025 - 20:12 WIB

Rumah Zakat Distribusikan Zakat Fitrah Serentak di 29 Kota pada Hari Zakat Nasional 2025

Jumat, 28 Maret 2025 - 13:35 WIB

Harison Mocodompis: Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik untuk Perlindungan Hak Masyarakat

Jumat, 28 Maret 2025 - 11:08 WIB

Menag Dorong Masjid dan Musala Jadi Rest Area Pemudik di Jalur Mudik

Jumat, 28 Maret 2025 - 11:02 WIB

Menag Nasaruddin Heran dengan Banyaknya Bangunan Megah di PIK, tapi Masjid Justru Minim

Berita Terbaru