Rapat Konsolidasi Membentuk Pokja Percepatan Kehutanan Sosial

Sabtu, 29 Juli 2023 - 15:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Konsolidasi Membentuk Pokja Percepatan Kehutanan Sosial (detikindonesia.co.id)

Rapat Konsolidasi Membentuk Pokja Percepatan Kehutanan Sosial (detikindonesia.co.id)

DETIKINDONESIA.CO.ID, SORONG  –  Wilayah II Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Maluku Papua bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Konsolidasi di Kantor BKSDA Papua Barat, jumat (28/07/2023).

Rapat Konsolidasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti SK Gubernur yang dikeluarkan untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) Percepatan Kehutanan Sosial (PKS).

“Kalau masyarakat hukum adat mendapatkan SK Penetapan Hukum Adat, maka kontan dia berdaulat atas hutannya sendiri, jadi kawasan itu akan keluar dari kawasan hutan negara. Tetapi harus dikelola tetap dengan fungsinya dan kemudian mereka dititipkan untuk menjaga kelestariannya. Sehingga anak cucu masih mendapatkan hutan dengan kondisi yang lestari,” hal itu dijelaskan oleh Kepala Seksi II Balai PSKL Maluku Papua, Lilian Komaling, S.Hut., M.Si.

Menurutnya, rapat ini untuk penjaringan kerja sama sehingga pada saat rapat Pokja atau Rakor pertama yang akan dilakukan di Papua Barat Daya, maka para pihak sudah mengetahui pasti tentang kedudukan, fungsi dan apa yang akan dibuat untuk masyarakat di dalam kelompok kehutanan sosial.

Lanjutnya, permasalahan yang banyak terjadi adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan. baik dari sebelum mendapatkan SK Penetapan Hutan Adat, sampai pada setelah mendapatkan SK.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya, Kelly Kambu, ST., M.Si, mengatakan agar hutan tetap lestari maka masyarakat di Kawasan tersebut harus sejahtera dulu tentunya.

Baca Juga :  Maluku Utara dan Papua Tengah Jadi Provinsi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Se-Indonesia

“Kegiatan masyarakat orang asli papua yang bermukim di kawasan hutan perlu diperhatikan untuk diberdayakan melalui legalitas yang jelas,” ucapnya

Menurutnya, ini merupakan konsep yang sangat luar biasa, salah satu mekanisme yang diatur oleh negara melalui Perhutanan Sosial.

“Kedepannya pihaknya akan mendorong kehutanan sosial menjadi program unggulan Papua Barat Daya,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI A.H
Sumber :

Berita Terkait

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Sampaikan Terima Kasih dan Salam Perpisahan ke Provinsi Induk
Prabowo Resmikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Papua Pegunungan serta Bangka Belitung
Gubernur Elisa Kambu Lantik Sekda Baru Kabupaten Maybrat di Awal Masa Jabatannya
Bupati Waropen Kunjungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tegaskan Komitmen Literasi dan Dokumentasi Daerah
PT Freeport Indonesia Berikan Dukungan untuk Liga 4 Regional Papua Tengah
Bupati Waropen FX Mote Tak Terburu-Buru Reshuffle Jabatan, Utamakan Evaluasi Kinerja ASN
Gubernur Elisa Kambu Dorong Penguatan Peran Inspektorat di Daerah
Bupati Waropen F.X. Mote Pastikan Pembangunan Pasar Urfas Darurat untuk Warga Waropen

Berita Terkait

Rabu, 23 April 2025 - 19:43 WIB

August Hamonangan Menolak Kebijakan Parkir di Kantor Kecamatan, Wali Kota Juga Kena Tarif

Selasa, 22 April 2025 - 11:57 WIB

Kevin Wu Desak Pemprov DKI Gratiskan Transportasi untuk Seluruh Pengurus Tempat Ibadah

Selasa, 22 April 2025 - 11:15 WIB

Peringati Hari Kartini, Ketua PSI Jakarta Minta Pemprov DKI Revisi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

Kamis, 17 April 2025 - 09:31 WIB

Aliansi Serikat Pekerja BUMD Jakarta Raya Bertemu Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta

Rabu, 16 April 2025 - 14:48 WIB

PSI Desak Bank DKI Atasi Masalah Pencairan Dana KJP Plus

Rabu, 16 April 2025 - 08:26 WIB

Aliansi Serikat Pekerja BUMD Jakarta Raya Matangkan Struktur dan Komitmen Bersama untuk para pekerja di BUMD DKI Jakarta

Jumat, 11 April 2025 - 10:16 WIB

Dugaan Kejahatan Siber di Bank DKI, Francine PSI Minta Dirut Buka-Bukaan Hasil Audit Forensik

Rabu, 9 April 2025 - 19:55 WIB

Bank DKI dan Semangat Tiga Pilar SPTJ: Pelajaran Penting bagi Serikat Pekerja BUMD

Berita Terbaru