Rayakan Milad HMI Ke-75 Tahun, HMI Berikan Penghargaan Kepada Kader dan Sampaikan Catatan Kritisnya

HMI dengan tegas mengecam BNPT terkait pernyataan tendensius nya bahwa 198 pesantren di indonesia diklaim berafiliasi dengan terorisme, pejabat negara jangan sembarangan dalam mengeluarkan pernyataan nya di hadapan publik, karna akan merugikan masyarakat islam dan juga mengganggu stabilitas bernegara.

Banjir di aceh utara harus dicarikan solusi kongkrit terkait penanganannya oleh pemerintah, jangan sampai setiap tahun masyarakat Aceh Utara harus berduka dan tertimpa musibah yang sama.

BPS kembali merilis data bahwa Aceh kembali menjadi provinsi termiskin di Sumatera, pejabat provinsi harus dievaluasi tentang sistim managerial pemerintahan nya,harus bisa ditekan angka kemiskinan tersebut di akhir periodesasi jabatan nya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Menilai Ulang Stigma Monolitik Atas Pola Keberagaman

Bupati Aceh Utara dan Wali Kota Lhokseumawe harus mampu menyelesaikan tugas-tugas besarnya dengan tuntas, jangan meninggal permasalahan untuk kepala daerah selanjutnya.

Pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan satu sisi tidak ada lagi pembangunan yang bertitik pada jawasentris, artinya pembangunan Nasional tidak lagi terfokus di pulau Jawa semata, namun ada pemerataan pembangunan strategis di pulau dan provinsi lainnya, namun HMI berharap proyek itu tidak mangkrak, dan dalam pembebasan lahan jangan sampai terjadi konflik dengan masyarakat adat, ini penting untuk tidak merugikan Rakyat Indonesia.

Kemudian penunjukan Pj Gubernur, Bupati dan Walikota di Aceh harus terlepas dari kepentingan sekelompok orang saja, pj kepala daerah di Aceh harus anak-anak bangsa yang berkompeten, paham sosial culture masyarakat Aceh, dan mengerti cara manajerial daerah yang baik, agar kehidupan masyarakat Aceh lebih baik lagi kedepannya.

Kemudian yang terakhir Revisi UU Nomer 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh harus mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Aceh, jangan segelintir orang saja, poin-poin yang mau direvisi harus di lihat secara komprehensif, agar setelah di Undangkan tidak terjadi benturan di grassroot atau pun terjadi konflik baik secara vertikal atau pun horizontal di Aceh kedepannya.

Halaman : 1 2